TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan pernyataan dari Pimpinan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO bahwa masalah vaksinasi Covid-19 bisa menjadi krisis moral dunia.
"Pimpinan WHO menyampaikan masalah vaksin bisa menjadi persoalan di mana negara miskin ini tidak akan bisa mendapatkan. Mereka menyampaikan dengan kata yang cukup tajam bahwa vaksinasi itu bisa menjadi krisis moral dunia," ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah, Selasa, 19 Januari 2021.
Berkebalikan dengan sulitnya negara miskin mendapat pasokan vaksin Covid-19, Sri Mulyani mengatakan negara kaya justru bisa memvaksinasi siapa saja, mulai dari penduduk berusia lanjut hingga penduduk berusia muda.
"Padahal dalam vaksinasi global harus ada prioritas. Sementara, negara-negara miskin d tidak mendapatkan alokasinya. Ini yang menyebabkan estimasi mengenai vaksinasi terus bergerak," tuturnya.
Ia mengatakan saat ini anggaran penyediaan vaksin untuk Indonesia terus bergerak. Namun, ia mengatakan pada 2020 kebutuhan untuk vaksinasi adalah untuk pengadaan. Sementara pada 2021 dibutuhkan untuk pengadaan dan program vaksinasinya.
"Seperti yang kita mengikuti juga dalam komunikasi publik kemenkes. Mengenai jumlah dan jenis vaksin dilakukan terus menerus estimasi. Jumlah vaksin akan bergantung tujuan herd immunity, sebuah imunitas minimal untuk mencegah berlangsungnya terus Covid-19." tutur dia.
Pasalnya, ia mengatakan tercapainya herd immunity bergantung keadaan jenis vaksin dan efikasi. Sejumlah vaksin yang akan didatangkan pemerintah untuk vaksinasi Covid-19 antara lain dari Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, hingga GAVI COVAX. "Itu jumlahnya tergantung berapa banyak kita bisa mengamankan pasokannya. Kita tahu seluruh dunia butuh vaksin. produksinya sangat terbatas. Sehingga seluruh dunia berlomba mendapat akses vaksin tersebut."
