Selain itu, menurut dia, jika Kementerian PAN-RB merasa tugas, wewenang, dan fungsi mereka yang dimiliki selama ini tidak berjalan secara baik, maka tidak serta-merta solusinya membentuk lembaga baru. "Melainkan dapat pertama-tama dengan penguatan serta perbaikan kinerja, koordinasi, dan akuntabilitas dari Kementerian."
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR pengganti Arwani Thomafi yang saat ini menjadi Wakil Ketua Komisi V DPR itu mempertanyakan urgensi KASN di depan para menteri tersebut. Di dalam UU ASN, KASN ditunjuk menjadi lembaga non-struktural yang mengawasi pelaksanaan norma dasar kode etik dan kode perilaku ASN serta penerapan sistem merit dalam manajemen ASN.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelumnya memastikan gaji guru akan setara dengan ASN atau PNS meski status perekrutannya ialah PPPK. Kendati memperoleh pendapatan sebesar PNS, guru tak akan mendapatkan uang pensiun.
“Penghasilan PPPK setara dengan PNS, tapi tidak mendapatkan uang pensiunan setelah berhenti bekerja,” ujar Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN, Paryono saat dihubungi Tempo, Kamis, 31 Desember 2020.
BKN sebelumnya mengumumkan guru mulai tahun 2021 tidak akan lagi masuk kategori CPNS, melainkan PPPK. Pemerintah akan mengubah format penerimaan guru dan keputusan itu telah disepakati Menteri PANRB, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta BKN.
Paryono menjelaskan, dengan format yang baru, guru dengan status PPPK ini akan dikontrak. Pemerintah akan mengevaluasi kontrak tersebut setiap tahun. Seumpama guru tidak memiliki performa baik, keberadaannya dapat digantikan oleh orang lain.
ANTARA | FRANCISCA CHRISTY
Baca: Uang Pensiun Guru PPPK Bakal Dipotong dari Penghasilan?
