SWF Diyakini Raup Rp 281,1 Triliun dalam 2 Bulan, Jokowi: Duit yang Gede Banget

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato untuk ditayangkan dalam Sidang Majelis Umum ke-75 PBB secara virtual di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu 23 September 2020. Dalam pidatonya Presiden Joko Widodo mengajak pemimpin dunia untuk bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/HO/Setpres-Lukas

    Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato untuk ditayangkan dalam Sidang Majelis Umum ke-75 PBB secara virtual di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu 23 September 2020. Dalam pidatonya Presiden Joko Widodo mengajak pemimpin dunia untuk bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/HO/Setpres-Lukas

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan telah memperoleh informasi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani soal target investasi via Lembaga Pengelola Investasi (SWF) atau Nusantara Investment Authority (INA) dalam satu hingga dua bulan ini. Jokowi menyebut target tersebut mencapai US$ 20 miliar atau Rp 281,1 triliun.

    “Saya bisik-bisik ke Menkeu (Menteri Keuangan) awal-awal ini, 1-2 bulan target yang masuk ke SWF berapa, dijawab Bu Menkeu kira-kira US$ 20 miliar USD. Duit yang gede banget,” ujar Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Jakarta, Jumat, 15 Januari 2021.

    SWF Indonesia akan mulai beroperasi pada awal tahun ini. SWF digadang-gadang menjadi salah satu kerangka untuk pemulihan ekonomi Indonesia pasca-pandemi Civid-19.

    Lebih jauh Presiden menjelaskan, pembentukan SWF sangat diperlukan untuk memenuhi pembiayaan negara yang semakin besar pada masa mendatang. SWF juga akan meningkatkan investasi asing langsung atau FDI Indonesia serta menurunkan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Sebagai modal awal, kepala negara memastikan pemerintah telah menyetor dana tunai senilai Rp 15 triliun dan aset BUMN sebesar Rp 50 triliun. “INA akan menjadi mitra kuat secara hukum dan menjadi mitra strategis yang andal dan terpercaya untuk pembangunan ekonomi jangka panjang,” katanya.

    Pemerintah telah menyelesaikan peraturan pemerintah atau PP terkait SWF sebagai beleid turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PP ini akan menjadi payung hukum berjalannya lembaga pengelola investasi.

    Jokowi mengaku telah menyetor nama-nama calon Dewan Pengawas SWF Indonesia ke Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. “Kami harapkan selesai nanti minggu depan ini,” ujarnya.

    Baca: Jokowi Setor Calon Nama Dewan Pengawas SWF ke DPR, Minggu Depan Kelar


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jangan Unggah Sertifikat Vaksinasi Covid-19 ke Media Sosial

    Menkominfo Johnny G. Plate menjelaskan sejumlah bahaya bila penerima vaksin Sinovac mengunggah atau membagikan foto sertifikat vaksinasi Covid-19.