Lantik Dirjen PRL, Menteri Sakti Wahyu Trenggono Minta Aktif Kelola Mangrove

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berada di posisi keempat anggota kabinet menteri dengan harta terbanyak. Tercatat total kekayaannya Sakti Wahyu Trenggono mencapai Rp 1.9 Triliun menurut laporan pada Januari 2020, yang didominasi surat berharga sebesar Rp 1,6 Triliun. Dia tercatat tidak memiliki utang sama sekali. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berada di posisi keempat anggota kabinet menteri dengan harta terbanyak. Tercatat total kekayaannya Sakti Wahyu Trenggono mencapai Rp 1.9 Triliun menurut laporan pada Januari 2020, yang didominasi surat berharga sebesar Rp 1,6 Triliun. Dia tercatat tidak memiliki utang sama sekali. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melantik TB Haeru Rahayu menjadi Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL) yang sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt). Banyak tugas yang diamanahkan Menteri Trenggono kepada TB Haeru mulai dari menjaga kelestarian lingkungan laut hingga aktif mengelola mangrove.

    "Saya ucapkan selamat. Semoga saudara Dirjen dapat mengemban amanah, tugas, dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya sehingga akan mendapatkan kemajuan ke arah yang lebih baik dari kondisi dan prestasi yang telah dicapai selama ini," kata Trenggono dalam keterangan tertulis, Kamis, 14 Januari 2021.

    Dia menjelaskan jabatan Dirjen PRL punya peran strategis. Salah satu tugas utama menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, serta pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil.

    Dia berharap TB Haeru serius mengawal kelestarian ekosistem laut dan kawasan pesisir, aktif dalam penegakan regulasi terhadap limbah industri, hingga aktif mengelola mangrove termasuk mengimbau masyarakat untuk turut serta menanam dan menjaga kawasan hutan mangrove. Dalam menjaga kelestarian lingkungan, sambungnya, PRL dapat mengadopsi pola yang dipakai masyarakat (local wisdom).

    "Sejalan dengan itu saya minta saudara segera melakukan tugas-tugas secara cepat dan cermat, khususnya soal kesejahteraan petambak garam, hingga menyusun briefnote untuk pengambilan kebijakan tentang barang muatan kapal tenggelam (BMKT), kawasan konservasi yang dikelola KKP, mangrove, penataan ruang laut dan zonasinya, dan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)," ujarnya.

    Selain itu, dia meminta Dirjen PRL untuk berinovasi dalam menggenjot pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang tidak sebatas berbasis proses izin, melainkan lewat persentase keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam yang diolah setiap tahunnya.

    Sebelum mengakhiri pidatonya, Trenggono mengajak seluruh pegawai KKP termasuk para pejabat untuk profesional, berintegritas, dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

    "Dengan demikian, program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan dapat ter-deliver dengan tepat sasaran dan memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia," ujar Menteri KKP.

    Sebelum dilantik Sakti Wahyu Trenggono, TB Haeru Rahayu menjadi Plt Dirjen PRL sejak Oktober 2020 menggantikan posisi Aryo Hanggono yang wafat akibat Covid-19. Sejalan dengan itu, dia juga menjabat Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP.

    HENDARTYO HANGGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Indonesia dapat Belajar dari Gelombang Kedua Wabah Covid-19 di India

    Gelombang kedua wabah Covid-19 memukul India. Pukulan gelombang kedua ini lebih gawat dibandingkan Februari 2021.