Alasan PPATK Memblokir Rekening Rizieq Shihab, Anaknya, hingga Munarman

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab tiba di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu, 12 Desember 2020. Kedatangan Rizieq Shihab ke Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan terkait kerumunan yang terjadi di Petamburan. Dalam kasus tersebut polisi menetapkan enam tersangka salah satunya Imam Besar FPI Muhammad Rizieq Shihab. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Penelusuran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir sementara rekening milik pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, anak-anaknya, dan Sekretaris Umum FPI Munarman. PPATK menegaskan bahwa analisis yang mereka lakukan harus komprehensif agar tuntas dalam pemeriksaan.

"Jadi pihak-pihak terafiliasi memang secara bersamaan menjadi objek analisis dan pemeriksaan kami," kata Kepala PPATK Dian Ediana Rae saat dihubungi di Jakarta, Selasa, 12 Januari 2021.

Sebelumnya, pemblokiran dilakukan setelah pemerintah melarang semua aktivitas dari organisasi FPI pada 30 Desember 2021. Lalu sampai saat ini, sudah ada 87 rekening yang diblokir.

Dari 87 rekening ini, di antaranya yaitu milik anak-anak Rizieq. Sekretaris Bantuan Hukum FPI Aziz Yanur menyebut total ada 7 rekening di keluarga Rizieq yang diblokir per 6 Januari 2021.

Lalu, ada juga rekening milik Sekretaris Umum FPI Munarman yang diblokir pada 4 Januari 2021. Munarman kesal karena rekening itu digunakan untuk menampung biaya pengobatan ibunya yang sedang terbaring sakit. "(Hasil) patungan saudara saudara saya, diblokir," kata Munarman.

Dian menyadari ada kritik di publik terkait aksi pemblokiran rekening sejumlah petinggi FPI ini. Tapi, kata dia, tindakan ini sudah diatur di dalam Undang-Undang. "Untuk kebaikan masyarakat dalam menjaga integritas sistem keuangan kami," kata Dian.






Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

20 jam lalu

Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

KPK menyatakan akan mengadakan rapat pimpinan untuk memutuskan soal izin berobat bagi Gubernur Papua Lukas Enembe.


Soal Rencana Lukas Enembe Berobat ke Singapura, Kuasa Hukum: Tunggu Izin KPK

20 jam lalu

Soal Rencana Lukas Enembe Berobat ke Singapura, Kuasa Hukum: Tunggu Izin KPK

Kuasa Hukum Lukas Enembe menyatakan kondisi kesehatan kliennya memburuk.


Peneliti ISESS: Kalau Kapolri Serius Ingin Bersih-bersih, Gandeng KPK dan PPATK

2 hari lalu

Peneliti ISESS: Kalau Kapolri Serius Ingin Bersih-bersih, Gandeng KPK dan PPATK

Kapolri diminta gandeng PPATK dan KPK jika ingin bersih-bersih di tubuh Polri. Ini dilakukan agar mengetahui aliran transaksi perwira polri.


Saldo di Rekening Brigadir J Disebut-sebut Mencapai Rp 100 Triliun, PPATK: Itu Hoaks

3 hari lalu

Saldo di Rekening Brigadir J Disebut-sebut Mencapai Rp 100 Triliun, PPATK: Itu Hoaks

PPATK mengkonfirmasi bahwa kabar soal rekening Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J mencapai Rp 100 triliun tidak benar.


Beredar Kabar Saldo di Rekening Brigadir J Tembus Rp 100 Triliun, Ini Penjelasan Lengkap BNI

3 hari lalu

Beredar Kabar Saldo di Rekening Brigadir J Tembus Rp 100 Triliun, Ini Penjelasan Lengkap BNI

BNI merespons kabar saldo rekening Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang hampir mencapai angka Rp 100 triliun.


Belasan Triliun Uang Ilegal Masuk RI, Kepala PPATK Cerita Penukaran Uang dengan Koper di Mal Singapura

5 hari lalu

Belasan Triliun Uang Ilegal Masuk RI, Kepala PPATK Cerita Penukaran Uang dengan Koper di Mal Singapura

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana membeberkan ada belasan triliun rupiah uang yang masuk ke Indonesia tak dilaporkan ke Bea Cukai.


KPK Periksa Kuasa Hukum dan Sopir Lukas Enembe

12 hari lalu

KPK Periksa Kuasa Hukum dan Sopir Lukas Enembe

KPK terus menelusuri kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe.


Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Komisi I DPR Jadwalkan Pemanggilan Johnny Plate

23 hari lalu

Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Komisi I DPR Jadwalkan Pemanggilan Johnny Plate

DPR akan membahas kasus dugaan korupsi base transceiver station (BTS) BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika.


Terpopuler Bisnis: Pro Kontra Migrasi TV Digital, Bansos BBM Khusus Nelayan

23 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Pro Kontra Migrasi TV Digital, Bansos BBM Khusus Nelayan

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Sabtu, 5 November 2022 antara lain tentang pro kontra migrasi TV digital.


Terkini Bisnis: Penelusuran Aliran Dana di Rekening Reza Paten, Refund Tiket Penerbangan Bali

24 hari lalu

Terkini Bisnis: Penelusuran Aliran Dana di Rekening Reza Paten, Refund Tiket Penerbangan Bali

PPATK menyatakan putaran dana dari rekening Reza Paten yang ditelusuri lembaga yang dipimpinnya mencapai Rp 1 triliun.