Aturan Kapasitas Maksimal Penumpang Pesawat 70 Persen Dicabut

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi dibantu petugas memeriksa tiket bus di Terminal Pulo Gebang, Jakarta, Kamis, 31 Desember 2020. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengunjungi Terminal Terpadu Pulo Gebang guna menijau kesiapan angkutan libur panjang Natal dan Tahun Baru 2020 serta meluncurkan aplikasi pemesanan tiket bus digital yakni Jaket Bus. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi dibantu petugas memeriksa tiket bus di Terminal Pulo Gebang, Jakarta, Kamis, 31 Desember 2020. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengunjungi Terminal Terpadu Pulo Gebang guna menijau kesiapan angkutan libur panjang Natal dan Tahun Baru 2020 serta meluncurkan aplikasi pemesanan tiket bus digital yakni Jaket Bus. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mencabut ketentuan mengenai kapasitas penumpang pesawat maksimal 70 persen selama masa periode berlakunya Surat Edaran atau SE No. 3/2021 tentang Petunjuk Pelaksana Perjalanan Orang dalam Negeri dengan Transportasi Udara dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yaitu mulai 9–25 Januari 2021.

    Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menjelaskan terdapat sejumlah hal yang diatur dalam SE tersebut tak hanya persyaratan bagi penumpang pesawat tetapi juga bagi maskapai. Ketentuan mengenai kapasitas maksimal penumpang pesawat maksimal 70 persen tidak berlaku selama masa periode berlakunya SE.

    “Namun tetap disediakan tiga baris kursi yang diperuntukkan sebagai area karantina bagi penumpang yang terindikasi bergejala Covid-19,” ujarnya, Senin 11 Januari 2021.

    Selain itu bagi pelaku perjalanan udara menuju Bandara Ngurah Rai, Bali, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam atau hasil non reaktif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan.

    Pelaku Perjalanan udara dari dan ke daerah selain di atas wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam atau hasil non reaktif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketentuan THR Ramadan 2021: Tidak Boleh Dicicil

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran THR Ramadan 2021 yang mewajibkan perusahaan membayarnya sesuai dengan undang-undang.