PPKM Jawa-Bali, Apindo: Yang Diuber-uber Selalu Sektor Usaha

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Hariyadi Sukamdani dalam Seminar Nasional Peran Serta Dunia Usaha Dalam Membangun Sistem Perpajakan dan Moneter di Kempinski Grand Indonesia Ballroom. Jakarta, 14 September 2018. TEMPO/Candrika Radita Putri

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Hariyadi Sukamdani dalam Seminar Nasional Peran Serta Dunia Usaha Dalam Membangun Sistem Perpajakan dan Moneter di Kempinski Grand Indonesia Ballroom. Jakarta, 14 September 2018. TEMPO/Candrika Radita Putri

    TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah rencana pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengkritik penegakan protokol kesehatan di masyarakat yang tidak berjalan maksimal.

    Hal yang berbeda, kata dia, justru terjadi di dunia usaha yang sudah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Tapi Hariyadi heran karena Satgas Covid-19 selama ini malah fokus untuk menindak dunia usaha saja.

    "Yang diuber-uber selalu sektor usaha mulu, masyarakat ini tidak tersentuh," kata Hariyadi dalam diskusi di Jakarta, Jumat, 8 Januari 2021.

    Pemerintah akan menerapkan PPKM Jawa Bali pada 11-25 Januari 2021. Tak jauh berbeda dengan PSBB, sejumlah pembatasan bagi dunia usaha tetap berlaku pada PPKM. Di antaranya, pusat perbelanjaan tutup pukul 7 malam hingga kapasitas restoran 25 persen.

    Hariyadi menilai berapa kali pun PSBB semacam ini diterapkan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. "Kalau akar masalahnya, dari masyarakat itu, tidak diantisipasi," kata dia.

    Sebelumnya Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey, mengatakan PPKM merupakan waktu yang tempat untuk menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada pekerja di retail modern dan mal.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.