Sri Mulyani Jamin Kebutuhan Anggaran Vaksinasi Terpenuhi

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan naskah pandangan akhir pemerintah atas RUU tentang APBN kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 29 September 2020. Dalam Rapat Paripurna itu DPR menyetujui RUU APBN Tahun Anggaran 2021 dan RUU Bea Materai menjadi Undang-undang. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan naskah pandangan akhir pemerintah atas RUU tentang APBN kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 29 September 2020. Dalam Rapat Paripurna itu DPR menyetujui RUU APBN Tahun Anggaran 2021 dan RUU Bea Materai menjadi Undang-undang. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjamin anggaran untuk kebutuhan vaksinasi tersedia dengan estimasi kebutuhan anggaran hingga Rp73 triliun.

    “Kami mengikuti terus agar kebutuhan belanja terpenuhi,” kata Sri Mulyani dalam jumpa pers virtual realisasi APBN 2020 di Jakarta, Rabu 6 Januari 2021. 

    Sri Mulyani menjamin setiap proses vaksinasi yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan mulai dari pemesanan, kontrak hingga pembayaran.

    Dari estimasi kebutuhan dana itu, lanjut dia, sebesar Rp47 triliun di antaranya berasal dari sisa anggaran kesehatan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 yang dialihkan pada 2021 untuk menambah anggaran vaksinasi.

    Sebelumnya Kementerian Kesehatan menetapkan tujuh merek vaksin yang beredar di Indonesia yakni vaksin yang diproduksi Bio Farma, Sinovac, Sinopharm, Novavax, Astra Zeneca, Moderna, dan Pfizer and BioNTech.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.