Sri Mulyani Sebut 39 Pegawai Kemenkeu Wafat Akibat Covid-19, Paling Banyak di..

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2019. Rapat kerja tersebut membahas kinerja Kemenkeu dan fakta APBN, penambahan barang kena cukai berupa kantong plastik, perubahan PP No 14/2018 tentang kepemilikan asing pada perusahaan perasuransian, serta pajak hasil pertanian. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2019. Rapat kerja tersebut membahas kinerja Kemenkeu dan fakta APBN, penambahan barang kena cukai berupa kantong plastik, perubahan PP No 14/2018 tentang kepemilikan asing pada perusahaan perasuransian, serta pajak hasil pertanian. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hingga saat ini ada sebanyak 1.171 konfirmasi kasus Covid-19 di Kementerian Keuangan. Dari jumlah tersebut, 39 orang tercatat meninggal.

    "Kalau kita lihat, dalam situasi Covid-19, teman-teman di Kementerian Keuangan yang bekerja menjaga keuangan negara menghadapi risiko sangat nyata dari Covid-19, namun tetap harus dijalankan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi video, Rabu, 6 Januari 2020.

    Beberapa Direktorat Jenderal yang menghadapi risiko sangat tinggi terpapar Covid-19 antara lain pegawai Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Perbendaharaan, dan Ditjen Kekayaan Negara. Pasalnya, mereka mesti berhubungan langsung dengan masyarakat. "Exposure mereka jauh lebih besar dari teman Kemenkeu lainnya."

    Sri Mulyani mengatakan kasus terjadi paling banyak di Ditjen Pajak. Hingga saat ini sebanyak 22 orang pegawai pajak telah meninggal lantaran Covid-19. "Dalam situasi ini, langkah teman-teman pajak dalam jalankan tugas menjaga penerimaan negara jadi sangat menantang," ujar dia.

    Pada 2020, pemerintah menargetkan penerimaan pajak Rp1.198,8 triliun. Dari target tersebut, pemerintah hanya bisa mengumpulkan Rp 1.070 triliun hingga akhir tahun alias kurang Rp 128,8 triliun dari target.

    Sri Mulyani mengatakan penerimaan yang kurang dari target itu mencerminkan dua hal. Pertama, kondisi perekonomian yang mengalami penurunan sepanjang 2020. Selain itu, ia mengatakan pemerintah memberikan insentif untuk keseluruhan perekonomian.

    "Ini menyebabkan juga beberapa penerimaan memang foregone atau ditanggung pemerintah karena ditujukan memberi ruang ke masyarakat," kata Sri Mulyani.

    Baca: Rencana PSBB Jawa Bali, Sri Mulyani: Kalau Tidak Dilakukan, Malah Getting Worse


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.