Garuda Sepakati Penyelesaian Restrukturisasi dengan AP I, AP II dan Pertamina

TEMPO.CO, Jakarta - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. telah menyepakati penyelesaian proses restrukturisasi kewajiban atau utang usaha terhadap PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT Pertamina (Persero) sebagai bagian dari komitmen sinergitas BUMN dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional.

Penyelesaian proses restrukturisasi tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama restrukturisasi antara Garuda Indonesia bersama dengan AP I, AP II, dan Pertamina dengan kesepakatan relaksasi pembayaran kewajiban Garuda Indonesia.

Relaksasi tersebut antara lain melalui perpanjangan waktu pembayaran kewajiban biaya operasional terhadap AP I, AP II dan Pertamina selama tiga tahun dari total outstanding kewajiban Perseroan yang tercatat hingga akhir Desember 2020 lalu terhadap ketiga entitas tersebut.

"Dirampungkannya proses restrukturisasi ini tidak terlepas dari peran serta Pemerintah melalui Kementerian BUMN RI dalam mendukung upaya akselerasi pemulihan kinerja Perseroan," ujar Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam keterangan tertulis, Rabu, 6 Desember 2020.

Irfan berharap restrukturisasi ini dapat menunjang upaya penyehatan kondisi finansial Garuda Indonesia khususnya melalui optimalisasi performa likuiditas perseroan. "Khususnya dalam memaksimalkan peran kami sebagai National Flag Carrier Indonesia guna menunjang geliat perekonomian dan pariwisata nasional," kata Irfan.

Dia optimistis melalui sinergi ekosistem industri penerbangan yang semakin baik akan menjadi pondasi fundamental dalam mendukung keberlangsungan usaha yang lebih optimal bagi masa depan bisnis Garuda Indonesia ke depannya.

Melalui restrukturisasi kewajiban perseroan ini, ia berharap perseroan dapat semakin bergerak dinamis memaksimalkan langkah upaya pemulihan kinerja, melalui berbagai langkah strategis dalam memperkuat fokus bisnis perseroan secara berkelanjutan.

Baca: WNA Dilarang Masuk ke RI, Garuda Beri Keleluasaan untuk Jadwal Ulang Perjalanan