Jokowi Ingin Tak Ada Lagi Warga Sangat Miskin pada Tahun 2024

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi membuka gelaran tahunan Google for Indonesia (Google4ID), Rabu, 18 November 2020. Kredit: Youtube/Google Indonesia

    Presiden Jokowi membuka gelaran tahunan Google for Indonesia (Google4ID), Rabu, 18 November 2020. Kredit: Youtube/Google Indonesia

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyampaikan permintaan Joko Widodo atau Jokowi agar pada tahun 2024 jumlah warga miskin di level paling bawah turun. 

    Extreme poverty (masyarakat miskin ekstrem) kita sekitar 2,3 persen sampai 3 persen. Tadi diarahkan Presiden pada 2024 bisa jadi 0 persen,” kata Suharso usai rapat kabinet melalui konferensi pers virtual, Selasa, 5 Januari 2020.

    Untuk mencapai target itu, menurut Suharso, pemerintah akan memfokuskan program bantuan sosial (bansos). Sasarannya yaitu kelompok yang masuk dalam kelompok rentan dan miskin kronis.

    Selain itu, pemerintah juga akan melakukan reformasi sistem perlindungan sosial. Bappenas telah membuat kerangka waktu sampai 2024.

    Ke depan, pemerintah akan menyusun dan merancang ulang perlindungan sosial dan jaminan sosial. Yang sudah dilakukan saat ini untuk penanganan Covid-19 akan diintegrasikan.

    Proses tersebut pertama dari sisi ketepatan data melalui digital. Dengan begitu, penyampaian bantuan bakal memiliki tingkat akurasi yang tinggi.

    Berikutnya, kata Suharso, Bappenas akan merancang program bansos yang selama ini banyak atau berada di berbagai kementerian dan lembaga diefektifkan. "Kita satu padukan untuk hanya beberapa program strategis dalam rangka bansos,” ucapnya.

    Saat ini pemerintah menyediakan bantuan iuran untuk kelompok masyarakat yang rentan dan terklasifikasi miskin. Tujuan dari perlindungan sosial ini untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

    Baca: Pandemi, Kenaikan Kemiskinan di Jakarta Tertinggi se-Indonesia


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Angin Prayitno Aji dan Tiga Perusahaan yang Diperiksa KPK dalam Kasus Suap Pajak

    Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap pajak. Dari 165 perusahaan, 3 sedang diperiksa atas dugaan kasus itu.