TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan mengevaluasi Pangkalan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai atau KPLP di wilayah perbatasan negara. Evaluasi dilakukan untuk mengantisipasi adanya ancaman atau gangguan terhadap kapal-kapal negara lain yang melanggar aturan.
“Pangkalan yang paling harus dievaluasi adalah pangkalan-pangkalan yang berbatasan dengan negara lain khususnya di daerah Batam dan sekitarnya, khususnya terkait masalah penyeludupan,” ujar Budi Karya dalam keterangan tertulis, Jumat, 1 Januari 2021.
Budi Karya menjelaskan, Kementeriannya akan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Direktorat Bea dan Cukai guna memperkuat pengawasan di lapangan. Menurut dia, kebijakan ni perlu dijalankan lantaran tugas penjaga laut di masa pandemi lebih berat ketimbang waktu normal.
Para penjaga laut, tutur dia, memiliki tugas melalukan rescue atau penyelamatan terhadap kapal-kapal yang berlayar di laut Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tugas tersebut bertambah di masa libur Natal dan tahun baru.
“Mereka tidak boleh lengah dan harus mengawal pelayaran khususnya di masa Libur Natal dan tahun baru ini dengan baik,” ucap dia.
Budi Karya pun berpesan agar petugas berfokus menjalankan fungsinya supaya kegiatan libur panjang awal tahun berjalan dengan selamat, aman, nyaman, dan sehat. Ia menyebut ada 382 kapal penjagaan dan kurang lebih 15 ribu petugas yang berjaga selama hari libur untuk memastikan keselamatan pelayaran.
“Saya lihat teman-teman sudah bekerja baik dan extraordinary di tengah pandemi,” tuturnya.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA
Baca juga: Tinjau Uji Coba Bongkar Muat, Menhub: Pelabuhan Patimban Siap Operasi Terbatas
