Pemeritah Didorong Segera Terapkan Kebijakan Bahan Bakar Bersih

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengumuman bensin premium kosong di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) kawasan Abdul Muis, Jakarta, 21 November 2017. Pada periode Januari-September 2017, penjualan premium turun hingga 35,11%. Dari angka 8,46 juta kiloliter pada Januari-September 2016, saat ini penjualan premium hanya tinggal 5,49 juta kiloliter dalam periode yang sama tahun ini. Tempo/Tony Hartawan

    Pengumuman bensin premium kosong di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) kawasan Abdul Muis, Jakarta, 21 November 2017. Pada periode Januari-September 2017, penjualan premium turun hingga 35,11%. Dari angka 8,46 juta kiloliter pada Januari-September 2016, saat ini penjualan premium hanya tinggal 5,49 juta kiloliter dalam periode yang sama tahun ini. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Syafrudin Ahmad Safrudin mendorong pemerintah agar segera menerapkan kebijakan bahan bakar bersih.

    "Karena apapun juga itu tuntutan dari konstitusi, peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia," kata Syafrudin dalam diskusi virtual, Kamis, 31 Desember 2020.

    Jika tidak diterapkan, kata dia, menjadi semacam upaya pembangkangan dari berbagai pihak, termasuk dari pihak regulator dan dari pihak yang seharusnya mengawal regulasi itu bisa diterapkan dengan baik.

    Syafrudin menuturkan pemerintah sebenarnya sudah lama menginisiasi penggunaan bahan bakar bersih. Namun dari waktu ke waktu, penerapan masih selalu ditunda berbagai macam masalah. "Persoalan salah satunya political electoral," ujarnya.

    Misalnya, pada 2014 pemerintah mencanangkan akan menghapus bahan bakar minyak atau BBM Jenis Premium 88 di 2018. Pada 2018 rencana itu kandas untuk diterapkan.

    Dia mengatakan saatnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi menuntaskan perjuangan melawan dominasi oil trader dan negara-negara pelaku dumping BBM Kotor. Jika tidak, maka selamanya Indonesia menjadi obyek permainan kotor oil trader dan negara-negara pelaku dumping dirty fuel tersebut yang berimbas pada rentannya ketahanan energi nasional, defisit neraca perdagangan dan pencemaran udara.

    Menurutnya, ada empat BBM yang masuk kategori kotor atau dapat merusak lingkunagn dan manusia, yaitu Premium 88, Pertalite 90, Dexlite 51, dan Solar 48.

    Syafrudin juga mengatakan hingga Desember 2019, total populasi kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 146.378.843 unit. "Angka yang besar sekali," kata dia. Syafrudin merinci jumlah itu didominasi oleh sepeda motor sekitar 120 juta unit, kemudian kendaraan penumpang 16 juta, truk 8 juta lebih dan bus 900 ribu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Forbes: Ada Perempuan Indonesia yang Lebih Berpengaruh Daripada Sri Mulyani

    Berikut sosok sejumlah wanita Indonesia dalam daftar "The World's 100 Most Powerful Women 2020" versi Forbes. Salah satu perempuan itu Sri Mulyani.