Menpan Sebut Pendapatan PNS Minimal Rp 9 Juta Batal Terlaksana 2021, Mengapa?

Tjahjo Kumolo tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 22 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menaikkan standar pendapatan pegawai negeri sipil atau PNS menjadi minimal Rp 9 juta terancam batal terlaksana pada 2021. Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengatakan prioritas keuangan negara tahun depan masih difokuskan untuk penanganan Covid-19.

“Karena adanya pandemi Covid-19, prioritas keuangan negara beralih untuk kebutuhan terkait subsidi infrastruktur kesehatan dan bantuan sosial. Maka, peningkatan bertahap atas kesejahteraan ASN tertunda,” ujar Tjahjo dalam tayangan video yang diunggah melalui akun YouTube Kementerian PANRB, Selasa, 29 Desember 2020.

Sebelumnya, Tjahjo mengatakan pemerintah berniat mengubah skema perhitungan gaji PNS. Dengan skema yang baru, PNS akan mengantongi pendapatan per bulan minimal Rp 9 juta.

Tjahjo meminta maaf karena wacana peningkatan pendapatan bagi PNS tak dapat terwujud dalam satu tahun mendatang. “Kami mohon maaf apabila ini belum bisa terpenuhi pada tahun anggaran 2020 atau 2021,” kata dia.

Meski demikian, Tjahjo memastikan Kementerian PANRB bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Keuangan berupaya melakukan perbaikan penghasilan PNS. Salah satunya dengan pemberian tunjangan kinerja yang meningkat secara bertahap. Peningkatan tunjangan kinerja ini akan menyesuaikan kebijakan masing-masing instansi.

Peningkatan tunjangan kinerja tak hanya berlaku bagi PNS yang bekerja di pemerintah pusa. PNS di daerah, tutur Tjahjo, juga akan menerima tambahan penghasilan yang realisasinya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Namun, pemberian tunjangan tersebut memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan mesti memperoleh persetujuan DPRD.

Lebih lanjut, Tjahjo Kumolo meminta seluruh PNS memahami penundaan penyesuaian gaji, tunjangan, dan manfaat pensiun akibat pandemi Covid-19. Ia memungkinkan peningkatan kesejahteraan PNS dilakukan setelah pandemi usai.

Baca: Menpan Kaji Kenaikan Tunjangan Kinerja, ASN Minimal Akan Kantongi Rp 9 Juta






Senin Depan, Bansos Sembako dan PKH yang Disalurkan Mencapai Rp 18,4 Triliun

23 jam lalu

Senin Depan, Bansos Sembako dan PKH yang Disalurkan Mencapai Rp 18,4 Triliun

Bansos reguler berupa sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang akan didistribusikan pada Senin, 3 Oktober 2022 mencapai Rp 18,4 triliun.


Pendaftaran Penerima Bantuan Sosial Dibuka, Bisa ke Pemerintah Kota Jakarta Barat

4 hari lalu

Pendaftaran Penerima Bantuan Sosial Dibuka, Bisa ke Pemerintah Kota Jakarta Barat

Jakarta Barat membuka pendaftaran bagi warga yang ingin dapat bantuan sosial dengan mengisi Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).


Kepada CPNS Pemprov DKI, Marullah Matali: Miliki Mental Positif dan Profesional

4 hari lalu

Kepada CPNS Pemprov DKI, Marullah Matali: Miliki Mental Positif dan Profesional

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali meminta para CPNS yang lulus pelatihan dasar agar berani menetapkan target tinggi


Beban Tambun Dana Pensiun PNS

10 hari lalu

Beban Tambun Dana Pensiun PNS

MenkeuSri Mulyani mengatakan akan mengubah formulasi pembayaran dana pensiun PNS dari manfaat pasti menjadi iuran pasti.


Tahun Depan, Rp 156,4 Triliun Dianggarkan untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS hingga Pensiunan

11 hari lalu

Tahun Depan, Rp 156,4 Triliun Dianggarkan untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS hingga Pensiunan

Pemerintah tahun depan menyiapkan anggaran sebesar Rp 156,4 triliun untuk membayarkan gaji ke-13 dan THR bagi PNS, TNI dan Polri hingga pensiunan.


Wali Kota Makassar Minta Pegawainya Pakai Ojek Online Setiap Selasa, Asosiasi: Patut Dicontoh

14 hari lalu

Wali Kota Makassar Minta Pegawainya Pakai Ojek Online Setiap Selasa, Asosiasi: Patut Dicontoh

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto mengeluarkan surat edaran imbauan kepada pengguna jasa transportasi ojek online di lingkup pemkot.


Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara Dukung Penempatan Guru PNS di Sekolah Swasta

15 hari lalu

Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara Dukung Penempatan Guru PNS di Sekolah Swasta

Himpunan Sekolah dan Madrasah - Islam Nusantara mendukung tetap diberlakukannya peraturan penempatan guru PNS di sekolah dan madrasah swasta.


Khofifah Luncurkan Program Perlindungan Sosial Senilai Rp 257 Miliar

15 hari lalu

Khofifah Luncurkan Program Perlindungan Sosial Senilai Rp 257 Miliar

Program perlindungan sosial ini guna meringankan beban dan membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM.


Kemensos Bakal Bagikan BLT Khusus Yatim Piatu hingga Lansia pada Desember 2022

15 hari lalu

Kemensos Bakal Bagikan BLT Khusus Yatim Piatu hingga Lansia pada Desember 2022

Bantuan ini, kata Risma, dianggarkan setelah Kemensos mendapat dana tambahan sebesar Rp400 miliar dari Kementrian Keuangan.


Perbedaan ASN dan PNS, Apa Saja?

17 hari lalu

Perbedaan ASN dan PNS, Apa Saja?

ASN profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja di instansi