Luhut Ajak Sandiaga Rehabilitasi Koral, Susi: Permen Ekspor Karang Harus Dicabut

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Susi Pudjiastuti. ANTARA

    Susi Pudjiastuti. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, meminta pemerintah mencabut peraturan yang melegalkan praktik perdagangan koral. Permintaan itu menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan bahwa pihaknya akan mengajak sejumlah menteri merehabilitasi kekayaan laut, khususnya terumbu karang.

    “Jadi Permen yg memperbolehkan ekspor karang pun harus dicabut!!!!! BKIPM (Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan) tidak boleh terbitkan Health Certificate untk Ekspor !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” tutur Susi melalui akun media sosial Twitter pribadinya, @susipudjiastuti, Rabu, 30 Desember 2020.

    Pada masa kepemimpinan Susi, KKP menghentikan penerbitan sertifikat kesehatan eskpor karang hias berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Namun, saat ganti menteri, pemerintah kembali membuka perdagangan koral dan karang hias pada awal 2020.

    Susi mengatakan Indonesia pun kini menjadi penyuplai karang satu-satunya. Ia mengimbau sebaiknya negara tidak berbangga dengan kebijakan tersebut.

    “Janganlah kita bangga sebagai eksportir terumbu karang satu satunya di Dunia.  Indonesia adalah penyuplai terumbu karang satu satunya,” tulis Susi.

    Luhut melalui akun Instagram pribadinya sebelumnya mengajak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, serta menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengelola kekayaan alam bahari secara berkelanjutan. Luhut mengatakan pemerintah memiliki dua program, yaitu Pemulihan Ekonomi Nasional Padat Karya Restorasi Terumbu Karang di Bali serta program Rehabilitasi Mangrove 2021-2024.

    Menurut Luhut, para menteri wajib memastikan implementasi kedua program di lapangan berjalan secara transparan, akuntabel, dan efektif. “Demi terwujudnya konservasi dan rehabilitasi ekosistem laut Indonesia sehingga kelak anak cucu kita bisa menikmati lestarinya keanekaragaman hayati laut Nusantara yang kaya ini,” ucapnya.

    Baca: Pesan Susi Pudjiastuti ke Sandiaga: Jual Birunya Laut RI untuk Pariwisata


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.