Pasokan gas akan bersumber dari BP Tangguh sebesar 90 mmscfd dengan prospektif tambahan pasokan pada 2026 sebesar 90 mmscfd. Adapun, skema pendanaan Kawasan Industri Bintuni nantinya akan menggunakan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dengan perkiraan jangka waktu konsensi 23 tahun.
Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw mengatakan permasalahan listrik menjadi salah satu yang terus didiskusikan baik oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Menurutnya, daerah Teluk Bintuni telah terelektrifikasi sebesar 76 persen, utamanya untuk daerah perkotaan.
"Kalau industri memang banyak bikin pembangkit sendiri. Kadang pakai genset, pasokan gas. Ini makanya kadang masih ada masalah," jelasnya.
Sementara itu, Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno mengatakan pihaknya akan mendorong para kontraktor yang memiliki daya lebih untuk bisa dialirkan untuk kebutuhan masyarakat.
"Beberapa WK di beberapa wilayah itu, punya kelebihan daya, kalau sudah kondisinya cukup, itu bisa dipakai masyarakat disekitarnya. Kala memang ada kelebihan daya ini yang kita dorong," ungkapnya.
Baca: Teken Kerja Sama dengan Polri, BKPM Jamin Keamanan Investasi