BPK Perluas Cakupan Pemeriksaan Pengadaan Bansos Covid-19, Jadi Apa Saja?

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi pada rapat dengan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pelindo II di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 2 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memperluas cakupan sampling pemeriksaan pengadaan Bantuan Sosial di masa pandemi Covid-19. Hal tersebut dilakukan menyusul adanya kasus korupsi bansos yang kini menyeret bekas Menteri Sosial Juliari Batubara.

"Karena itu BPK memperluas cakupan dari sampling-nya," ujar anggota III BPK RI Achsanul Qosasi dalam konferensi video, Selasa, 29 Desember 2020. Ia belum merinci temuan dari pemeriksaan tersebut lantaran audit masih berjalan dan memasuki tahap akhir.

Dalam pemeriksaan itu, Achsanul mengatakan BPK juga memeriksa beberapa perusahaan rekanan dalam pengadaan Bansos tersebut. Ia berujar fokus pemeriksaan yang dilakukan lembaga audit negara antara lain kualitas bansos dan distribusinya.

BPK bakal memeriksa kesesuaian kualitas bansos dengan apa yang dijanjikan dalam aturan. Termasuk, memeriksa isi dari paket bansos yang disalurkan ke masyarakat. "Termasuk kuantitas serta distribusi tepat sasaran atau tidak. Ini menjadi fokus kami ke depan," ujar Achsanul.

BPK juga memeriksa pemilihan perusahaan rekanan Kemensos saat ini. Pasalnya, pemilihan perusahaan rekanan dilakukan tanpa tender, sehingga siapa pun bisa mengambi kerjaan tersebut. Namun, kualitas, kemampuan, dan kapasitas bakal dipastikan kesesuaiannya dengan aturan yang dikeluarkan pemerintah.

Sebelumnya, dalam memeriksa penanganan pandemi Covid-19, BPK mengatakan menggunakan audit berbasis risiko. Ada lima risiko penanganan yang diperiksa antara lain risiko strategis, kecurangan dan integritas, kepatuhan, operasional, dan keuangan.

Achsanul mengatakan lima isu itu akan menjadi objek pemeriksaan. "Semua akan jadi objek pemeriksaan termasuk di keuangan dan dijadikan laporan keuangan Pemeriksaan LK di 2020," ujar dia. Namun untuk saat ini, ia menekankan fokus BPK adalah pada kriteria pemilihan rekanan, kualitas, serta distribusi bansos lantaran langsung menyentuh rakyat.

Baca: Bansos di Jabodetabek Diubah jadi BLT Tahun Depan, Jokowi Wanti-wanti Ini






Bank Dunia Revisi Standar Garis Kemiskinan, Ini Respons Kemenkeu

5 jam lalu

Bank Dunia Revisi Standar Garis Kemiskinan, Ini Respons Kemenkeu

Kemenkeu memastikan pemerintah akan melakukan pembahasan ulang (review) terkait standar garis kemiskinan yang baru saja direvisi oleh Bank Dunia.


Saat Firli Bahuri Sandingkan Komunis dan Korupsi

6 jam lalu

Saat Firli Bahuri Sandingkan Komunis dan Korupsi

Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, selain komunis, bahaya laten korupsi juga menjadi musuh bersama masyarakat.


Distribusi Bansos PKH, Kemenkeu: Cara Pemerintah Intervensi Kemiskinan

6 jam lalu

Distribusi Bansos PKH, Kemenkeu: Cara Pemerintah Intervensi Kemiskinan

Kemenkeu mengumumkan bahwa bantuan sosial atau bansos reguler yakni sembako dan dan Program Keluarga Harapan (PKH) pada triwulan keempat akan dibagikan Senin, 3 Oktober 2022.


Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

9 jam lalu

Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

Pengertian dari restorative justice tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

1 hari lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

1 hari lalu

3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

Komisi III DPR menyetujui Johanis Tanak untuk menggantikan Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua KPK


Gibran Sebut Bansos Rp 600 Ribu untuk Sopir Ojol, Sopir Bendi dkk Cair Minggu Pertama Oktober

1 hari lalu

Gibran Sebut Bansos Rp 600 Ribu untuk Sopir Ojol, Sopir Bendi dkk Cair Minggu Pertama Oktober

Gibran memastikan penyaluran bansos untuk mencegah inflasi akibat kenaikan harga BBM untuk warga kota Solo cair pada minggu pertama Oktober.


Mas Dhito: Bansos Bukan untuk Sanak Saudara

2 hari lalu

Mas Dhito: Bansos Bukan untuk Sanak Saudara

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyatakan tegas penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) harus tepat sasaran.


Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bakal Jalani Sidang Vonis Hari Ini

2 hari lalu

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bakal Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Eks Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto dijadwalkan jalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Dua Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli: Jonanis Tanak dan I Nyoman Wara

2 hari lalu

Dua Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli: Jonanis Tanak dan I Nyoman Wara

Direktur Tata Usaha Negara Kejagung, Johanis Tanak, dan auditor BPK, I Nyoman Wara, bakal menjalani uji kelayakan calon pimpinan KPK