Bansos di Jabodetabek Diubah jadi BLT Tahun Depan, Jokowi Wanti-wanti Ini

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas memotret warga yang menerima bantuan sosial pada acara yang dihadiri Menteri Sosial Juliari P. Batubara dan Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim Iskandar di Kantor Desa Manyeti, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis 5 November 2020. Pada kesempatan tersebut kedua menteri menyerahkan secara simbolis BST Reguler dan BLT Dana Desa (BLT DD) Tahun 2020. ANTARA FOTO/Fajar Choerul-Biro Humas Kemensos

    Petugas memotret warga yang menerima bantuan sosial pada acara yang dihadiri Menteri Sosial Juliari P. Batubara dan Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim Iskandar di Kantor Desa Manyeti, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis 5 November 2020. Pada kesempatan tersebut kedua menteri menyerahkan secara simbolis BST Reguler dan BLT Dana Desa (BLT DD) Tahun 2020. ANTARA FOTO/Fajar Choerul-Biro Humas Kemensos

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menyampaikan pesan Presiden Jokowi terkait bantuan sosial atau bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek yang diubah menjadi bantuan langsung tunai (BLT) pada tahun 2021.

    "Tadi pak presiden sudah wanti-wanti tidak boleh digunakan untuk membeli rokok,” kata Muhadjir, seusai mengikuti Rapat Terbatas ihwal Persiapan Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2021 di Istana Merdeka, Selasa, 29 Desember 2020.

    Dalam rapat itu diputuskan pemerintah mengubah skema bantuan sosial sembako menjadi BLT untuk wilayah Jabodetabek mulai tahun depan. "Bantuan langung tunai nanti akan dihantar oleh tenaga dari PT Pos ke rumah jadi tidak perlu datang ke kantor pos,” kata Muhadjir melalui keterangan virtual.

    Ia menegaskan bantuan langsung tunai itu harus digunakan dengan segera untuk memenuhi kebutuhan pangan. Alasannya, bantuan langsung tunai itu diharapkan dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga di tengah pandemi Covid-19.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.