Relaksasi Pajak Mobil Baru, Menperin: Presiden Setuju, Kemenkeu Masih Hitung

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (kiri) didampingi Presiden Direktur PT Saniharto Enggalhardjo, Harsono Enggalhardjo (kanan) berbincang dengan pekerja saat mengunjungi perusahaan furnitur tersebut di Demak, Jawa Tengah, 9 Juni 2020. Saat melakukan kunjungan kerja ke PT Saniharto Enggalhardjo beberapa waktu lalu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa perusahaan ini telah mendapat kepercayaan luar biasa dari klien internasional yang artinya sudah mampu memenuhi kebutuhan dan selera pasar global serta tetap produktif dan aman dari COVID-19. ANTARA FOTO/AJI STYAWAN

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan telah mengusulkan relaksasi pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk mengakselerasi penjualan mobil baru di masa pandemi Covid-19 kepada Presiden Joko Widodo.

Agus mengatakan Presiden secara prinsip menyetujui usulan tersebut. Namun, usulan tersebut masih menunggu lampu hijau dari Kementerian Keuangan. "Sudah saya laporkan ke Presiden, secara prinsip beliau setuju. Tapi memang Kemenkeu masih dalam proses hitung menghitung," ujar dia dalam konferensi pers, Senin, 28 Desember 2020.

Menurut Agus, langkah Kemenkeu adalah wajar. Sebab, mereka adalah bendahara negara yang memiliki penilaian dan posisi sendiri mengenai kebijakan yang diusulkan tersebut. "Yang mereka kelola itu sebagai bendahara negara harus lebih komprehensif jadi belum mendapat green light dari Kemenkeu."

Meski usulan tersebut belum disetujui, Agus meminta para pelaku industri tak berkecil hati. Pasalnya, ia melihat pada kuartal III industri otomotif sudah mulai membaik pertumbuhannya ketimbang sebelumnya. Ia berharap kondisi  semakin baik di kuartal terakhir 2020.

Walaupun, Agus menyadari bahwa industri otomotif akan menjadi sektor yang lama mencapai titik normal sebelum Covid-19 melanda. "Akan kami kawal terus. Ini sektor paling penting turunan industrinya. Rantai pasoknya sangat banyak, melibatkan IKM yang begitu banyak, jadi harus kita proteksi secara serius," kata dia.






Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

6 jam lalu

Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

Sri Mulyani juga terhitung telah mengumpulkan pajak pinjol Rp 107,25 miliar hingga Agustus--terhitung sejak Mei.


Pemeritah Resmi Tawarkan ORI022: Mulai dari Rp 1 Juta, Kupon 5,95 Persen

13 jam lalu

Pemeritah Resmi Tawarkan ORI022: Mulai dari Rp 1 Juta, Kupon 5,95 Persen

Pemerintah resmi membuka penawaran ORI (Obligasi Negara Ritel Indonesia) seri ORI022 mulai hari ini, Senin, 26 September 2022 pukul 09.35 WIB.


OJK Beberkan Syarat Pertahanan 3 Lapis Agar Industri Jasa Keuangan Tetap Sehat

1 hari lalu

OJK Beberkan Syarat Pertahanan 3 Lapis Agar Industri Jasa Keuangan Tetap Sehat

OJK mendorong penguatan pertahanan tiga lapis untuk mewujudkan industri keuangan yang sehat, tumbuh, serta mengutamakan perlindungan konsumen.


Pemerintah Siapkan Anggaran untuk 3.256 Mahasiswa di LPDP 2023

4 hari lalu

Pemerintah Siapkan Anggaran untuk 3.256 Mahasiswa di LPDP 2023

Pemerintah juga memastikan anggaran untuk 7.047 mahasiswa yang sudah menerima beasiswa LPDP saat ini.


Inilah Daftar 10 Negara Pemberi Utang Terbesar ke Indonesia

4 hari lalu

Inilah Daftar 10 Negara Pemberi Utang Terbesar ke Indonesia

Statistik Utang Luar Negeri Indonesia edisi September 2022 mencatat setidaknya ada 21 negara yang saat ini telah memberikan pinjaman ke Indonesia.


Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jambi, Catat Tanggal dan Ketentuannya

4 hari lalu

Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jambi, Catat Tanggal dan Ketentuannya

Pemutihan pajak ini diberikan selama tiga bulan, mulai 19 September sampai dengan 19 Desember 2022 dan berlaku di seluruh Samsat di Provinsi Jambi.


Kemenkeu: Subsidi Konversi Kendaraan Listrik Masih dalam Tahap Kajian Teknis

6 hari lalu

Kemenkeu: Subsidi Konversi Kendaraan Listrik Masih dalam Tahap Kajian Teknis

Kemenkeu belum melakukan pembahasan khusus mengenai wacana pemberian subsidi untuk konversi kendaraan bahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik.


Kemenkeu Akan Beri Insentif ke 125 Daerah, Tidak Boleh Untuk Tambahan Gaji hingga Perjalanan Dinas

6 hari lalu

Kemenkeu Akan Beri Insentif ke 125 Daerah, Tidak Boleh Untuk Tambahan Gaji hingga Perjalanan Dinas

Kementerian Keuangan akan membagikan dana insentif daerah (DID) ke 125 daerah yang memiliki perbaikan kinerja mendukung pemulihan ekonomi.


Ojol Sebut Bansos BBM dari Sri Mulyani Tak Kunjung Cair, Kemenkeu Beri Penjelasan

6 hari lalu

Ojol Sebut Bansos BBM dari Sri Mulyani Tak Kunjung Cair, Kemenkeu Beri Penjelasan

Kementerian Keuangan memberikan penjelasan ihwal bansos bagi para pengemudi ojol dalam menghadapi kenaikan harga BBM yang tak kunjung terealisasi.


Adidas Dituduh Lakukan Penggelapan Pajak Besar-besaran di Rusia

6 hari lalu

Adidas Dituduh Lakukan Penggelapan Pajak Besar-besaran di Rusia

Rusia menuduh Adidas melakukan penggelapan pajak besar-besaran setelah hengkang dari negara itu.