Cerita Bupati Bolaang Mongondow Timur soal Gaduh Banpres Produktif Rp 2,4 Juta

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Bolaang Mongondow Timur, Seham Salim Landjar. Facebook/@Sehan Salim Landjar

    Bupati Bolaang Mongondow Timur, Seham Salim Landjar. Facebook/@Sehan Salim Landjar

    Usai kejadian itulah, isu ini mulai mencuat di publik. Sehan yang tadinya acuh, kaget ketika mendapat telepon dari Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM, Rully Indrawan dan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman.

    Sehan juga mengamati pemberitaan di media sosial dan memantau adanya klarifikasi langsung dari Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Sehingga dalam konferensi pers ini, Sehan berulang kali menyampaikan permintaan maaf.

    Pertama ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Lalu, kepada Esta Dana Ventura. Termasuk juga ke Teten. "Tidak ada maksud pak menteri, demi Allah," kata dia.

    Sehan juga sebenanya berulang kali juga menyampaikan dukungan atas Banpres Rp 2,4 juta ini. Menurut dia, aksinya di Kantor BRI hanya bentuk spontanitas untuk mengawasi penyaluran Banpres.

    Kredit dari Esta Dana ini,k kata dia, memang bagus di masa pandemi Covid-19. Tapi, kata dia, jangan sampai masyarakat yang tidak paham, lalu mengambil kredit dan tidak sadar kalau itu akan memberatkan dia.

    Inilah yang sebenarnya disoroti oleh Sehan. Kepada Esta Dana Ventura, Sehan mengaku tidak ada maksud untuk mendiskreditkan perusahaan. Sehan hanya berharap agar masyarakat yang menjadi nasabah Esta Dana Ventura tersebut tidak terlalu terbebani dengan bunga kredit, ketika menerima Banpres Rp 2,4 juta.

    Dalam konferens pers ini, Sehan tidak sendiri, tapi ditemani oleh Hanung. Saat dikonfirmasi, Hanung pun menyebut kredit Esta Dana Ventura ini hanya diberikan bagi yang bersedia menerima. Sementara, Esta Dana juga menyebut kredit diberikan dengan persetujuan kedua belah pihak.

    "(Banpres ini) tidak ada kaitan dengan bisnis apapun," kata Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman.

    Selain Hanung, hadir juga Kepala Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Utara, Darwisman. "Banpres yang disalahgunakan itu tidak ada," kata dia.

    FAJAR PEBRIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.