DFW Sebut Perdagangan Ikan di Pulau Jawa Ramai, Tapi Konsumsinya Rendah

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah warga menimbang hasil panen ikan patin di Kampung Patin, Desa Koto Masjid, Kampar, Riau, 10 September 2020. Dalam sehari warga setempat bisa memanen 12 hingga 15 ton ikan segar, sehingga jumlah panen rata-rata mencapai 360 sampai 450 ton dalam sebulan. ANTARA FOTO/FB Anggoro

    Sejumlah warga menimbang hasil panen ikan patin di Kampung Patin, Desa Koto Masjid, Kampar, Riau, 10 September 2020. Dalam sehari warga setempat bisa memanen 12 hingga 15 ton ikan segar, sehingga jumlah panen rata-rata mencapai 360 sampai 450 ton dalam sebulan. ANTARA FOTO/FB Anggoro

    TEMPO.CO, Jakarta - Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia menyatakan ada indikasi disparitas nasional penyediaan dan pemenuhan gizi masyarakat dari bahan ikan yang belum merata, khususnya di Pulau Jawa. 

    DFW Indonesia mendata tingkat konsumsi ikan nasional telah mencapai level 54,49 Kilogram per kapita. Tetapi, tingkat konsumsi ikan di Pulau Jawa baru di kisaran 36,37 Kilogram per kapita. 

    “Agak ironis karena selama ini perdagangan dan transportasi ikan selalu menuju pelabuhan di pulau Jawa tapi tingkat konsumsi ikan justru rendah” kata Koordinator DFW Indonesia Moh Abdi Suhufan dalam keterangan resmi, Minggu 27 Desember 2020.

    Abdi menilai realisasi konsumsi ikan di Pulau Jawa cukup memprihatinkan sehingga perlu ada upaya untuk menggenjotnya. Selain itu, Abdi mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi pelemahan permintaan ikan di pasar global. 

    Oleh karena itu, ucapnya, perlu ada penguatan konsumsi ikan di Pulau Jawa mengingat pulau tersebut merupakan kunci perekonomian nasional saat ini. Di samping itu, menurutnya perlu ada dukungan penyediaan sistem logistik yang handal untuk memperkuat perdagangan ikan nasional. 

    Di sisi lain, Abdi berpendapat bahwa program Gemar Makan Ikan besutan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hanya sebatas ajang serimonial. Pasalnya, program tersebut dinilai tidak segmentatif dan tidak menyesuaikan dengan masing-masing daerah di dalam negeri. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Angin Prayitno Aji dan Tiga Perusahaan yang Diperiksa KPK dalam Kasus Suap Pajak

    Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap pajak. Dari 165 perusahaan, 3 sedang diperiksa atas dugaan kasus itu.