TEMPO.CO, Jakarta - Relaksasi pajak penghasilan atau PPh final atas bunga obligasi yang diperoleh wajib pajak reksa dana sebesar 5 persen segera berakhir.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 100/2013 yang mengubah PP No. 16/2009, pemerintah memberikan relaksasi terkait pajak penghasilan (PPh) final atas bunga obligasi yang diperoleh wajib pajak reksa dana yakni sebesar 5 persen.
Namun, muncul PP No. 55/2019 yang merupakan perubahan kedua PP No. 16/2009, yang menyebutkan bahwa tarif PPh bunga obligasi naik dari 5 persen menjadi 10 persen untuk tahun 2021 dan seterusnya.
Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Supranoto Prajogo menilai perubahan besaran pajak yang dikenakan terhadap bunga obligasi yang dibeli reksa dana tidak akan terlalu mempengaruhi pertumbuhan industri.
Dia menuturkan awalnya insentif PPh tersebut diberikan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri reksa dana. Adapun, selama ini relaksasi pajak tersebut sudah diterapkan cukup lama.
“Sudah diundur-undur juga beberapa tahun [kenaikannya]. Dulu, minta diundur supaya industri reksa dana itu lebih mature dan jumlah investornya jauh lebih banyak,” tuturnya dalam sesi daring bersama awak media, seperti dilansir Bisnis.com, Ahad 27 Desember 2020.
Supranoto menilai saat ini pertumbuhan industri reksa dana sudah cukup baik bahkan melebihi ekspektasi sebelumnya. Dengan demikian, kenaikan pajak ini pun dinilai tidak akan menyurutkan minat investor apalagi porsinya tak signifikan.
