Jika sebelumnya Edhy Prabowo dan sejumlah stafnya sempat membantah tentang positif Covid-19, lain halnya dengan Ida Fauziyah. Menteri Ketenagakerjaan ini langsung meminta staf dan orang-orang di sekelilingnya melakukan tes usap. Berdasarkan hasil tes, ia memastikan seluruh pihak di sekitarnya sehat.
Pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga, Windhu Purnomo, mengatakan pejabat yang tertular virus corona seharusnya transparan karena mereka kerap berada dalam kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan sering melewat ke banyak tempat. “Membuka informasi terkait status Covid-19 adalah kewajiban moral,” katanya, 1 Desember 2020 lalu.
4. Anggaran Rp 695,2 triliun untuk tangani Covid-19
Pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp 695,2 triliun untuk menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Angka tersebut naik dari anggaran awal senilai Rp 405,1 triliun yang kemudian naik menjadi Rp 677,2 triliun.
Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Hingga dua pekan menjelang tutup tahun 2020, realisasi anggaran baru Rp 482,6 triliun atau 69,6 persen dari pagu. Untuk bidang kesehatan realisasi sebesar Rp 47,05 triliun atau 47 persen dari pagu anggaran yang sebesar Rp 99,5 triliun.
Sementara untuk perlindungan sosial dari pagu sebesar Rp 230,21 sudah terealisasi Rp 217,16 triliun. Adapun untuk anggaran sektoral kementerian lembaga dan pemerintah daerah dari pagu Rp 67,86 triliun, telah terealisasi 82 persen atau Rp 55,68 triliun.
Sedangkan dukungan UMKM dengan pagu anggaran Rp 116,31 triliun, telah terealisasi Rp 106,46 triliun atau 92 persen. Pembiayaan korporasi dari pagu Rp 60,73 triliun baru terealisasi Rp 8,16 triliun atau 13 persen, dan anggaran untuk insentif usaha dengan pagu Rp 120,6 triliun, terealisasi 41 persen atau Rp 49,12 triliun.
6. Pembukaan ekspor benih lobster
Ekspor benur benar-benar dilakukan pada 12 Juni 2020. Namun, jauh panggang dari api, ekspor pertama ini diduga tak memenuhi syarat yang tadinya didengungkan KKP. Dua perusahaan pengirim benur, PT Aquatic SSLautan Rejeki dan PT Tania Asia Marina, yang akan mengirimkan komoditas ini ke Vietnam dengan armada carter berkode terbang VN 5630, disinyalir tidak membayar pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
