"Silahkan saja, asalkan tidak pakai anggaran daerah karena anggaran pembangunan itu cukup besar, cuma berapa besar kita belum tahu karena semua itu tergantung hasil 'feasibility study'. Jadi semua itu harus didanai oleh investor, karena ini proyek besar," ujarnya.
Meski begitu, jika benar terwujud maka kata Gubernur NTB, maka akan memudahkan mobilisasi antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Maka dari itu, semua tergantung dari feasibility study" apakah layak atau tidak layak.
"Kalau layak dan jadi ada jembatan kita bisa pakai sepeda saja ke Sumbawa. Tapi kalau hasil feasibility study itu tidak bisa karena mungkin lautnya terlalu dalam ya tidak bisa, apalagi ini membutuhkan dana yang besar," katanya.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, H Amry Rakhman menjelaskan, Pemprov sudah melakukan penandatanganan kerja sama dengan pihak NSP untuk melakukan uji kelayakan pembangunan jembatan Lombok - Sumbawa.
Lokus utama dalam uji kelayakannya dilihat dari beberapa aspek di antaranya, aspek teknis, aspek ekonomi, lingkungan dan lain sebagainya.
"Kita bersepakat menyusun uji kelayakannya. Kalau uji kelayakannya sudah ada, maka kita akan melanjutkan ke tahap lainnya termasuk memualai pembangunan," ucapnya.
