Sri Mulyani: Korupsi Bikin Repurtasi Hancur Seketika

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan naskah pandangan akhir pemerintah atas RUU tentang APBN kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 29 September 2020. Dalam Rapat Paripurna itu DPR menyetujui RUU APBN Tahun Anggaran 2021 dan RUU Bea Materai menjadi Undang-undang. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan naskah pandangan akhir pemerintah atas RUU tentang APBN kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 29 September 2020. Dalam Rapat Paripurna itu DPR menyetujui RUU APBN Tahun Anggaran 2021 dan RUU Bea Materai menjadi Undang-undang. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan internal kontrol di dalam pemerintah harus berjalan efektif agar tujuannya untuk mengelola risiko dan menjaga tata kelola yang baik. Hal itu karena, kata dia, membangun repurtasi, kredibilitas, dan kepercayaan publik itu sangat sulit.

    Sedangkan menghancurkan atau merusaknya sangat mudah. "Namun bisa hancur dengan seketika dalam satu hari, satu detik, begitu ada pelanggadan dalam tata kelola, korupsi umpamanya," kata Sri Mulyani dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) secara virtual, Rabu, 23 Desember 2020.

    Padahal kata dia, untuk membangun reputasi dan kepercayaan dilakukan dengan berbagai pengorbanan segala upaya, dan waktu yang lama.

    "Begitu ada skandal, dia langsung hancur. Jadi begitu sangat asimetris yg disebut risiko. Makanya risiko perlu di manej dan dikelola," ujarnya. Karena itu, kata dia, peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau APIP sangat kunci.

    Dia menuturkan pandemi Covid-19 menyebabkan perubahan banyak hal dalam kegiatan maupun anggaran. Karena itu, kata dia, dibutuhkan fleksibilitas dalam adaptasi kebiasaan baru tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.