Sri Mulyani: Korupsi Bikin Repurtasi Hancur Seketika

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan naskah pandangan akhir pemerintah atas RUU tentang APBN kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 29 September 2020. Dalam Rapat Paripurna itu DPR menyetujui RUU APBN Tahun Anggaran 2021 dan RUU Bea Materai menjadi Undang-undang. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan internal kontrol di dalam pemerintah harus berjalan efektif agar tujuannya untuk mengelola risiko dan menjaga tata kelola yang baik. Hal itu karena, kata dia, membangun repurtasi, kredibilitas, dan kepercayaan publik itu sangat sulit.

Sedangkan menghancurkan atau merusaknya sangat mudah. "Namun bisa hancur dengan seketika dalam satu hari, satu detik, begitu ada pelanggadan dalam tata kelola, korupsi umpamanya," kata Sri Mulyani dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) secara virtual, Rabu, 23 Desember 2020.

Padahal kata dia, untuk membangun reputasi dan kepercayaan dilakukan dengan berbagai pengorbanan segala upaya, dan waktu yang lama.

"Begitu ada skandal, dia langsung hancur. Jadi begitu sangat asimetris yg disebut risiko. Makanya risiko perlu di manej dan dikelola," ujarnya. Karena itu, kata dia, peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau APIP sangat kunci.

Dia menuturkan pandemi Covid-19 menyebabkan perubahan banyak hal dalam kegiatan maupun anggaran. Karena itu, kata dia, dibutuhkan fleksibilitas dalam adaptasi kebiasaan baru tersebut.






Pendaftaran Penerima Bantuan Sosial Dibuka, Bisa ke Pemerintah Kota Jakarta Barat

2 jam lalu

Pendaftaran Penerima Bantuan Sosial Dibuka, Bisa ke Pemerintah Kota Jakarta Barat

Jakarta Barat membuka pendaftaran bagi warga yang ingin dapat bantuan sosial dengan mengisi Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).


Terpopuler: Luhut Sudah Pakai Mobil Listrik, PLN Batalkan Migrasi Kompor Listrik

4 jam lalu

Terpopuler: Luhut Sudah Pakai Mobil Listrik, PLN Batalkan Migrasi Kompor Listrik

Luhut menyatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah memerintahkan para menteri menganggarkan pengadaan mobil listrik dalam APBN.


Defisit APBN Tahun Depan 2,48 Persen, PKS Ingatkan Sri Mulyani soal Tumpukan Utang

14 jam lalu

Defisit APBN Tahun Depan 2,48 Persen, PKS Ingatkan Sri Mulyani soal Tumpukan Utang

Proyeksi defisit APBN ini lebih rendah dari rancangannya yang sebesar 2,85 persen.


Banggar DPR Sepakat Anggaran Subsidi Energi Rp 211,9 Triliun, Ini Rinciannya

15 jam lalu

Banggar DPR Sepakat Anggaran Subsidi Energi Rp 211,9 Triliun, Ini Rinciannya

Alokasi subsidi energi tersebut terdiri atas subsidi bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan LPG tabung 3 kilogram sebesar Rp 139,4 triliun.


Banggar DPR dan Sri Mulyani Sepakati RAPBN 2023, Defisit Rp 598,2 Triliun

16 jam lalu

Banggar DPR dan Sri Mulyani Sepakati RAPBN 2023, Defisit Rp 598,2 Triliun

Sri Mulyani mengatakan Rancangan APBN 2023 akan dibawa ke pembicaraan tingkat II untuk disetujui dalam sidang paripurna.


Ancaman Resesi 2023, Indef Soroti Kebijakan Subdisi BBM

19 jam lalu

Ancaman Resesi 2023, Indef Soroti Kebijakan Subdisi BBM

Kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral negara-negara di dunia berpotensi menimbulkan resesi global.


Terpopuler: Syarat Pengemudi Ojol Terima BLT, Ancaman Resesi di Depan Mata

1 hari lalu

Terpopuler: Syarat Pengemudi Ojol Terima BLT, Ancaman Resesi di Depan Mata

Bantuan UMKM, termasuk untuk para pengemudi ojek online atau ojol, akan diberikan mulai Oktober mendatang.


Sri Mulyani Beri Sinyal Ancaman Resesi Global pada 2023 Akibat Kenaikan Suku Bunga

1 hari lalu

Sri Mulyani Beri Sinyal Ancaman Resesi Global pada 2023 Akibat Kenaikan Suku Bunga

Sri Mulyani mengatakan kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral negara-negara di dunia secara bersamaan berpotensi menimbulkan resesi.


Sri Mulyani Beri Hadiah Rp 10 Miliar ke Daerah yang Berhasil Tekan Inflasi Signifikan

1 hari lalu

Sri Mulyani Beri Hadiah Rp 10 Miliar ke Daerah yang Berhasil Tekan Inflasi Signifikan

Sri Mulyani mengatakan ada juga 15 kota yang mendapat DID atas kerja keras melawan inflasi.


Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

1 hari lalu

Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

Sri Mulyani juga terhitung telah mengumpulkan pajak pinjol Rp 107,25 miliar hingga Agustus--terhitung sejak Mei.