Pemkot Bandung Wajibkan Wisatawan Kantongi Surat Hasil Rapid Antigen

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengujung bermain dengan domba di Farm House Lembang, Bandung, Jawa Barat, 8 Agustus 2020. Wisata Farm House Lembang yang resmi dibuka kembali pada 13 Juni 2020 lalu mulai ramai dikunjungi wisatawan. TEMPO/Fajar Januarta

    Pengujung bermain dengan domba di Farm House Lembang, Bandung, Jawa Barat, 8 Agustus 2020. Wisata Farm House Lembang yang resmi dibuka kembali pada 13 Juni 2020 lalu mulai ramai dikunjungi wisatawan. TEMPO/Fajar Januarta

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Bandung mewajibkan para wisatawan yang hendak berkunjung ke Kota Bandung untuk membawa surat keterangan hasil negatif uji rapid antigen yang berlaku selama tiga hari.

    Hal tersebut mengacu pada surat edaran nomor 440/SE.149-Bag.Huk tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal 2020, Tahun Baru 2021 dan Pelarangan Perayaan Tahun Baru serta Pencegahan Kerumunan Massa.

    Dalam surat edaran yang dikeluarkan pada 21 Desember 2020, Wali Kota Bandung, Oded M Danial meminta para pelaku usaha dan masyarakat untuk membatasi aktivitas serta menghindari kerumunan massa, khususnya saat libur Natal dan Tahun Baru 2021.

    Ada pun yang menjadi poin dalam surat edaran tersebut adalah sebagai berikut :

    1. Seluruh masyarakat dan pengelola tempat usaha serta tempat wisata tidak memfasilitasi kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa, termasuk acara perayaan pergantian tahun

    2. Memperkuat operasi yustisi dan patroli pengawasan serta penegakan disiplin protokol kesehatan

    3. Melakukan pengetatan protokol kesehatan berupa pelaksanaan Work From Home (WFH), pembatasan jam operasional restoran/kafe/warung makan/tempat hiburan/mal dan usaha sejenisnya sampai dengan jam 20.00 WIB dan pembubaran kerumunan massa di ruang publik, serta penerapan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di wilayah RW/RT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    4 Fakta Kasus Suap Pajak, KPK Bidik Pejabat Dirjen Pajak dan Konsultan

    KPK menetapkan pejabat Direktorat Jenderal atau Dirjen Pajak Kementerian Keuangan sebagai tersangka dalam kasus suap pajak. Konsultan juga dibidik.