Ini Kata Ekonom Bank Mandiri Soal Dampak Reshuffle Kabinet

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo memberikan  sambutan saat acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2020. Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyiapkan dana bergulir sebesar Rp 1 triliun untuk disalurkan kepada koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool

    Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2020. Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyiapkan dana bergulir sebesar Rp 1 triliun untuk disalurkan kepada koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool

    TEMPO.CO, Jakarta - Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan perekonomian membutuhkan adanya kenaikan kepercayaan masyarakat. Saat ini, kata dia, penanganan Covid-19 yang relatif lebih baik bisa meningkatkan kepercayaan itu.

    "Ujungnya kalau reshuffle kabinet memang menghasilkan kemudian dampaknya di sektor kesehatan, saya rasa ini bisa dorong peningkatan confident pasar dan dampaknya ke perekenomian relatif meningkat," kata Andry dalam konferensi pers viertual, Selasa, 22 Desember 2020.

    Sejumlah pengamat memprediksi kali ini akan menjadi momentum bagi Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet besar-besaran mengganti para menteri yang dianggap performanya kurang bagus selama ini. Jokowi diprediksi akan mengumumkan secara resmi perombakan kabinet pada Rabu Pon.

    Sejumlah narasumber Tempo menyebutkan akan ada kandidat baru, menteri yang digeser, dan tentunya yang akan tersingkir dari kabinet.

    Berikut ini prediksi perombakan kabinet berdasarkan informasi sejumlah narasumberTempo:


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.