Bukan Asing, Sri Mulyani Sebut Obligasi Negara Banyak Dibeli Ibu-ibu

Ketua DPR Puan Maharani berbincang dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai penyerahan surat presiden dan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020. Pemerintah mencantumkan tawaran bonus sebesar lima kali gaji untuk buruh dalam draf omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan sebagian besar surat utang negara diterbitkan di dalam negeri. Mayoritas pembeli instrumen investasi tersebut pun diklaim merupakan kalangan ibu-ibu.

Pernyataan Sri Mulyani ini sekaligus mematahkan anggapan bahwa pemerintah lebih banyak berutang kepada asing untuk membiayai APBN. Hingga kini, pemerintah telah menerbitkan surat utang retail sebesar Rp 80 triliun.

“Sebesar 56 persen surat obligasi negara yang dikeluarkan (negara) dibeli oleh ibu-ibu. Ini lebih banyak dari laki-laki. Generasi milenial juga membeli obligasi negara,” ujar Sri Mulyani dalam Outlook Perekonomian Indonesia pada Selasa, 22 Desember 2020.

Meski demikian, Sri Mulyani mengakui pembiayaan APBN harus ditutup dengan surat utang karena kondisi yang dihadapi negara tidak biasa. Dalam kondisi pandemi, penerimaan negara berkurang lantaran pendapatan pajak melorot tajam. Padahal pajak merupakan sumber utama bagi pendapatan.

Di saat bersamaan, harga komoditas melorot sehingga penerimaan negara tak sebesar masa normal. Di sisi lain, negara harus mengeluarkan belanja lebih besar, khususnya untuk penanganan Covid-19.

Selama pandemi, negara menganggarkan dana penanganan Covid-19 sebesar Rp 695,2 triliun. Dari pagu tersebut, Rp 99,5 triliun di antaranya dialokasikan untuk penanganan kesehatan. Sedangkan dana perlindungan sosial dianggarkan sebesar Rp 280,21 triliun.






Survei Indikator: Baru 18-19 Persen Responden yang Memiliki NPWP

9 jam lalu

Survei Indikator: Baru 18-19 Persen Responden yang Memiliki NPWP

Survei juga menunjukan bahwa kelompok karyawan adalah kelompok yang paling besar dalam hal tingkat kepemilikan NPWP dan kepatuhan membayar pajak.


Menteri PUPR Pastikan Tak Ada Pembangunan Bendungan Baru pada 2023 dan 2024

1 hari lalu

Menteri PUPR Pastikan Tak Ada Pembangunan Bendungan Baru pada 2023 dan 2024

Alih-alih membangun bendungan baru, kata Menteri PUPR, pemerintah akan berfokus menyelesaikan pembangunan 61 bendungan dan memanfaatkannya.


Bahlil Paparkan 4 Goncangan Global Ancam Perekonomian Indonesia Sejak 2018

1 hari lalu

Bahlil Paparkan 4 Goncangan Global Ancam Perekonomian Indonesia Sejak 2018

Menteri Bahlil menyatakan sedikitnya ada empat goncangan global yang mengancam perekonomian Indonesia terjadi dalam kurun 2018 hingga 2022.


Sri Mulyani Beberkan Tantangan untuk Capai Target Inklusi Keuangan 90 Persen

2 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan Tantangan untuk Capai Target Inklusi Keuangan 90 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong agar target inklusi keuangan Indonesia pada tahun 2024 sebesar 90 persen bisa tercapai.


Sri Mulyani: Perubahan Iklim Akan Menjadi Kejutan Global Selanjutnya Setelah Pandemi

3 hari lalu

Sri Mulyani: Perubahan Iklim Akan Menjadi Kejutan Global Selanjutnya Setelah Pandemi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengingatkan perubahan iklim merupakan ancaman global yang sangat serius sesudah pandemi COVID-19.


Pesan Sri Mulyani untuk 2.397 Lulusan STAN 2022: Pemimpin Tidak Menipu, Mengkhianati, Manipulasi

3 hari lalu

Pesan Sri Mulyani untuk 2.397 Lulusan STAN 2022: Pemimpin Tidak Menipu, Mengkhianati, Manipulasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir menyampaikan pidato kepada lulusan 2.397 Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN hari ini.


Investasi Saham atau Obligasi? Di Tengah Ancaman Rupiah Terus Melemah dan BI Rate Naik

3 hari lalu

Investasi Saham atau Obligasi? Di Tengah Ancaman Rupiah Terus Melemah dan BI Rate Naik

Kinerja instrumen investasi saham diperkirakan para pakar bakal lebih baik dibandingkan pasar obligasi pada sisa kuartal IV/2022.


Menteri PUPR Minta Pembangunan Gereja Katedral Kupang Dipercepat, Pekerja Ditambah

5 hari lalu

Menteri PUPR Minta Pembangunan Gereja Katedral Kupang Dipercepat, Pekerja Ditambah

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini capaian pembangunan Gereja Katedral Kristus Raja Kupang baru 60 persen.


Pendukung Anies Baswedan Minta Presiden Jokowi Tunda Pembangunan Infrastruktur

5 hari lalu

Pendukung Anies Baswedan Minta Presiden Jokowi Tunda Pembangunan Infrastruktur

Pendukung Anies Baswedan meminta Presiden Jokowi menggunakan APBN untuk lebih fokus untuk membantu masyarakat menghadapi resesi ekonomi.


Postur APBN 2023 Dianggap Belum Antisipatif terhadap Dampak Resesi

6 hari lalu

Postur APBN 2023 Dianggap Belum Antisipatif terhadap Dampak Resesi

Pemerintah masih menganggarkan belanja birokrasi yang cukup besar dalam APBN 2023.