Erick Thohir Minta BUMN Teken Kerja Sama Pengaduan Korupsi dengan KPK

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri BUMN Erick Thohir bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 30 November 2020. Rapat tersebut membahas permasalahan asuransi Jiwasraya, road map BUMN, restrukturisasi BUMN dan lainnya. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri BUMN Erick Thohir bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 30 November 2020. Rapat tersebut membahas permasalahan asuransi Jiwasraya, road map BUMN, restrukturisasi BUMN dan lainnya. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mendorong perusahaan pelat merah untuk menandatangani kerja sama whistleblowing system dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasalnya, saat ini baru dua BUMN yang telah meneken perjanjian tersebut, yakni PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

    Erick mengatakan whistleblowing system harus berjalan karena merupakan program nyata dan riil. “Hal yang ingin dibangun di Kementerian BUMN salah satunya adalah keberpihakan terhadap keterbukaan harus terjadi,” ujar Erick dalam keterangan tertulis Senin, 21 Desember 2020.

    Perjanjian Kerja Sama tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara dua perusahaan pelat merah dan komisi anti-rasuah dilakukan pada Senin, 21 Desember 2020. Perjanjian tersebut menjadi payung hukum kerja sama antara perseroan dan KPK terkait dengan integrasi whistleblowing system.

    Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan penandatanganan kerja sama ini dalam rangka pengelolaan laporan khususnya terhadap laporan saksi tindak pidana korupsi.

    “Setiap orang punya andil dalam pemberantasan korupsi, yang kita kenal dengan whistleblowing system. Kegiatan ini dimaksudkan semua pihak menjadikan sistem ini sebagai alarm atau wake up call, panggilan untuk bangun bahwa ada suatu kondisi yang bahaya bagi kita,” ujar Firli.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Angin Prayitno Aji dan Tiga Perusahaan yang Diperiksa KPK dalam Kasus Suap Pajak

    Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap pajak. Dari 165 perusahaan, 3 sedang diperiksa atas dugaan kasus itu.