Sri Mulyani: Pemerintah Anggarkan Rp 54,4 T untuk Vaksin Covid-19 Gratis

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Wamenkeu Suahasil Nazara mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2020. Dalam raker tersebut, Sri Mulyani dan Komisi Xi membahas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada APBN 2019. TEMPO/Tony Hartawan

    Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Wamenkeu Suahasil Nazara mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2020. Dalam raker tersebut, Sri Mulyani dan Komisi Xi membahas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada APBN 2019. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sedang menghitung proyeksi kebutuhan anggaran untuk vaksin Covid-19 gratis ke masyarakat. Menurutnya, Kemenkeu mencadangkan anggaran Rp 54,4 triliun untuk kebutuhan tersebut.

    "Bersumber dari APBN 2021, serta sisa anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bidang kesehatan di 2020," kata dia dalam konferensi pers APBN Kita secara virtual, Senin, 21 Desember 2020.

    Dalam Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran antisipasi untuk pengadaan vaksin Rp 18 triliun. Sedangkan dana PEN tahun ini untuk kesehatan ada Rp 36,4 triliun yang tidak bisa dieksekusi.

    Sri Mulyani menuturkan terdapat empat poin utama yang diperhatikan pemerintah ihwal vaksinasi di Indonesia. Pertama, soal jumlah populasi penerima vaksin. Merujuk rekomendasi World Health Organization (WHO), kata dia, minimal 70 persen dari populasi harus mendapatkan vaksin

    ADVERTISEMENT

    "Artinya, untuk masyarakat Indonesia kebutuhan vaksin corona telah mencapai 182 juta vaksin," ujarnya

    Jumlah tersebut masih bisa bertambah seiring dengan kebutuhan dosis. Poin kedua, kata dia, pemerintah menghitung jumlah dosis yang harus disuntikkan di masyarakat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Potongan Janggal Hukuman Djoko Tjandra, Komisi Yudisial akan Ikut Turun Tangan

    Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding terdakwa Djoko Tjandra atas kasus suap status red notice. Sejumlah kontroversi mewarnai putusan itu.