Kata Sritex Soal Dugaan Rekomendasi Gibran Rakabuming untuk Goodie Bag Bansos

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Wali Kota Solo dari Partai PDI Perjuangan Gibran Rakabuming Raka menggelar jumpa pers terkait hasil hitung cepat internal partai di kantor DPC PDI Perjuangan, Purwosari, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 9 Desember 2020. ANTARA/Mohammad Ayudha

    Calon Wali Kota Solo dari Partai PDI Perjuangan Gibran Rakabuming Raka menggelar jumpa pers terkait hasil hitung cepat internal partai di kantor DPC PDI Perjuangan, Purwosari, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 9 Desember 2020. ANTARA/Mohammad Ayudha

    TEMPO.CO, Jakarta -Head of Corporate Communication PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) Joy Citradewi mengatakan pihaknya mendapatkan pesanan goodie bag bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) tidak berasal dari rekomendasi anak Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Wali Kota Surakarta terpilih Gibran Rakabuming.

    "Sritex mendapatkan pesanan goodie bag bansos setelah di-approach oleh pihak Kemensos. Pada saat itu, kami disampaikan bahwa kebutuhannya mendesak alias urgent," kata Joy dalam keterangan tertulis yang diterma Bisnis, Minggu, 20 Desember 2020.

    Menurut dia, Sritex mendapat pesanan dari Kemensos sekitar sebulan setelah pandemi Covid-19. Joy tidak dapat menjabarkan jumlah pesanan maupun nilai kontrak yang diterima pihaknya dengan pemerintah.

    Hal ini lantaran kontrak antara Kemensos dan Sritex memiliki pasal kerahasiaan.

    ADVERTISEMENT

    Sementara itu, diwartakan Solopos, pesanan tas oleh Kemensos melibatkan 30 ribu tenaga kerja. Adapun, total tas sederhana yang ada dalam kontrak antara Kemensos dan Sritex adalah 1,9 juta unit.

    Untuk menyelesaikan pesanan ini, Sritex melibatkan 30 mitra kerja yang tersebar di wilayah Solo Raya untuk menyelesaikan pesanan.

    Proyek bansos mendapat sorotan setelah Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menetapkan Mensos Juliari Peter Batubara dan empat tersangka lainnya sebagai penerima dan pemberi suap terkait program bantuan sosial penanganan Covid-19.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Potongan Janggal Hukuman Djoko Tjandra, Komisi Yudisial akan Ikut Turun Tangan

    Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding terdakwa Djoko Tjandra atas kasus suap status red notice. Sejumlah kontroversi mewarnai putusan itu.