Aviliani: Pertumbuhan Ekonomi 2021 Bisa 5 Persen Jika 50 Persen Warga Divaksin

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aviliani. TEMPO/ Arnold Simanjuntak

    Aviliani. TEMPO/ Arnold Simanjuntak

    TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani memperkirakan pertumbuhan ekonomi RI pada 2021 bisa mencapai lima persen jika minimal 50 persen masyarakat Indonesia sudah diberikan vaksin Covid-19.

    "Di 2021 diprediksikan untuk tumbuh 5 persen itu dengan asumsi 50 persen masyarakat sudah divaksin dan kemudian tidak ada gelombang kedua. Tapi kalau vaksin itu baru sekitar 2 juta ataupun belum sampai 50 persen, diperkirakan pertumbuhan itu 50 persen dari pertumbuhan normal. Jadi, mungkin sekitar 3 persen. Tapi, 3 persen pun menurut saya sudah sesuatu yang lebih baik dibandingkan 2020," ujar Aviliani dalam seminar daring di Jakarta, Senin, 21 Desember 2020.

    Menurut Aviliani, pada 2020 dan 2021 adalah adalah masa konsolidasi bagi masyarakat maupun sektor usaha apakah masih bisa bertahan dengan usahanya yang ada atau mereka harus berubah.

    Ia mencermati sebagian besar perusahaan di Indonesia saat ini masih cenderung menunggu pandemi berhenti, padahal situasi menuntut harus cepat berubah.

    "Ini yang saya melihatnya dari restrukturisasi yang terjadi hampir Rp1.000 triliun itu, yang saya lihat banyak yang bukan melakukan perubahan. Mestinya, restrukturisasi ini diberikan pemerintah itu supaya mereka itu memanfaatkan dana itu untuk perubahan, bukan hanya sekadar bertahan. Karena kalau hanya sekadar bertahan, mungkin tidak akan survive," kata Aviliani.

    Aviliani menambahkan era digital memang membuat kolaborasi dan ekosistem itu tercipta. Menurutnya, siapa yang tidak berekosistem dan tidak berkolaborasi, maka dia akan "mati".


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketentuan THR Ramadan 2021: Tidak Boleh Dicicil

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran THR Ramadan 2021 yang mewajibkan perusahaan membayarnya sesuai dengan undang-undang.