Selain Tujuan ke Bali, Pengguna Transportasi Darat Tak Wajib Tes Antigen

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas melayani calon penumpang pesawat saat mengikuti tes cepat COVID-19 di area Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Ahad, 20 Desember 2020. Syarat PCR test dan rapid test antigen diperlukan untuk memastikan penerbangan yang sehat khususnya jelang Natal dan Tahun Baru 2021. ANTARA/Fauzan

    Petugas melayani calon penumpang pesawat saat mengikuti tes cepat COVID-19 di area Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Ahad, 20 Desember 2020. Syarat PCR test dan rapid test antigen diperlukan untuk memastikan penerbangan yang sehat khususnya jelang Natal dan Tahun Baru 2021. ANTARA/Fauzan

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan pengguna transportasi umum darat dan penyeberangan kecuali menuju wilayah Provinsi Bali tidak diberlakukan kebijakan rapid test antigen. Pengguna angkutan tetap dapat beraktivitas normal dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. 

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menuturkan untuk pengguna angkutan umum darat dan penyeberangan tetap dapat bepergian tanpa perlu melakukan rapid test antigen terlebih dahulu.

    "Kami untuk rapid test antigen di terminal dan penyeberangan sifatnya random sampling kecuali yang lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, tetap wajib antigen, sementara dari satuan tugas Bali untuk pengemudi truk gratis," jelasnya kepada Bisnis.com, Senin 21 Desember 2020.

    Pengambilan random sampling rapid test antigen ini akan diberikan secara gratis tidak dipungut biaya. Penyelenggaranya yakni Ditjen Perhubungan Darat, BPTD, serta Kepolisian.

    Adapun kebijakan yang diambil Kemenhub ini sejalan dengan Surat Edaran No. 3/2020 tentang protokol kesehatan selama liburan Natal dan Tahun Baru bagi para pelaku perjalanan di dalam maupun dari luar negeri yang dibuat oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.