Natal dan Tahun Baru, Kemenhub: Aturan Transportasi Umum Mengacu Ketentuan Lama

Reporter

Warga antre menunggu giliran untuk rapid test antigen dan tes PCR di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, 18 Desember 2020. Layanan dari PT Angkasa Puta II ini dilaksanakan untuk mendukung penerapan penerbangan sehat bagi calon penumpang pesawat udara ditengah meningkatnya penularan Covid-19 saat pandemi dan antisipasi lonjakan penumpang jelang libur natal dan tahun baru. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.Co,Jakarta - Kementerian Perhubungan masih mengacu kepada Surat Edaran (SE) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tentang Kriteria dan Syarat Perjalanan Orang untuk masa libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

“Sampai saat ini perjalanan antarkota di transportasi umum masih merujuk pada ketentuan yang lama yaitu SE Gugus Tugas nomor 9 Tahun 2020," ujar juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam keterangan tertulis, Sabtu, 20 Desember 2020.

Adita mengatakan kementerian masih menunggu adanya ketentuan yang baru dari Satuan Tugas Penanganan Covid 19. Setelah Satgas menetapkan ketentuan baru, Kementerian Perhubungan segera menjadikannya rujukan untuk membuat Surat Edaran baru di empat matra transportasi yaitu darat, laut, udara, dan kereta api

Pada SE Gugus Tugas Nomor 9 yang terbit pada 26 Juni 2020, syarat bepergian antarkota di semua moda adalah dengan menunjukkan bukti keterangan sehat melalui hasil rapid test dengan hasil nonreaktif atau PCR dengan hasil negatif yang berlaku 14 hari.

Bagi Penumpang yang daerahnya tidak memiliki fasilitas pengecekan PCR maupun rapid test diperkenankan membawa surat keterangan bebas gejala influenza dari dokter atau rumah sakit.

Sebelumnya, Ketua Pelaksana Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan kebijakan pemerintah soal kewajiban penumpang angkutan jarak jauh untuk mengantongi hasil tes usah atau swab PCR dan rapid Antigen membuat masyarakat bingung. Kebijakan ini sebelumnya telah diterapkan di beberapa daerah.

“Dalam memberikan informasi soal Nataru (Natal dan tahun baru), kebijakan berubah-ubah sehingga membingungkan masyarakat dan pada titik tertentu merugikan,” ujar Tulus dalam diskusi virtual, Sabtu, 19 Desember 2020.

Tulus menyebut persoalan pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia bukan semata-mata diukur dari jenis pengetesan. Namun, hal yang lebih penting dari itu adalah konsistensi pemerintah dalam menerapkan kebijakan.

Pada Lebaran lalu, kata Tulus, pemerintah berwacana menggeser libur Idul Fitri ke akhir tahun. Masyarakat pun sudah bersiap-siap membeli tiket maupun memesan voucer hotel. Namun akhirnya cuti bersama akhir tahun dipangkas karena angka Covid-19 masih tinggi. Kebijakan keluar daerah pun diperketat dengan pemberlakuan syarat dokumen kesehatan berupa tes Antigen dan PCR.

Menurut Tulus, pemerintah salah perhitungan dalam menyampaikan kebijakan sehingga masyarakat harus merugi, terutama dari sisi finansial. Kerugian juga dialami oleh industri pariwisata, termasuk hotel, restoran, dan penerbangan.

CAESAR AKBAR | FRANCISCA CHRISTY






Dicela PDIP Soal Firaun, Anies Baswedan: Transportasi Publik Alat untuk Mempersatukan

7 jam lalu

Dicela PDIP Soal Firaun, Anies Baswedan: Transportasi Publik Alat untuk Mempersatukan

Anies Baswedan mengatakan, selain untuk transportasi, dibangunnya transportasi publik adalah sebagai alat untuk mempersatukan.


Anies Baswedan Jadi Sopir Angkot Jaklingko JAK 26

22 jam lalu

Anies Baswedan Jadi Sopir Angkot Jaklingko JAK 26

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjajal langsung jadi sopir angkot Jaklingko, JAK 26 rute Rawamangun-Duren Sawit.


Setelah Bersedekah dan Tanam Cabai, Pemkot Depok Ajak ASN Naik Transportasi Umum Imbas Harga BBM Naik

9 hari lalu

Setelah Bersedekah dan Tanam Cabai, Pemkot Depok Ajak ASN Naik Transportasi Umum Imbas Harga BBM Naik

Pemkot Depok melakukan sejumlah upaya untuk menekan angka inflasi setelah Presiden Jokowi menaikkan harga BBM.


BBM Naik, Pustral UGM Sebut Bakal Ada Penurunan Penumpang Angkutan Umum

13 hari lalu

BBM Naik, Pustral UGM Sebut Bakal Ada Penurunan Penumpang Angkutan Umum

Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM mengatakan hal tersebut tidak hanya berlangsung sesaat.


Pelaku Transportasi Umum Direncanakan Dapat Kompensasi Kenaikan Harga BBM

15 hari lalu

Pelaku Transportasi Umum Direncanakan Dapat Kompensasi Kenaikan Harga BBM

Para pelaku transportasi umum di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) direncanakan bakal menerima kompensasi dari kenaikan harga BBM.


PPKM Level 1 Diberlakukan di Seluruh Indonesia, Apa Saja Poin-poinnya?

19 hari lalu

PPKM Level 1 Diberlakukan di Seluruh Indonesia, Apa Saja Poin-poinnya?

Pemerintah memberlakukan PPKM Level 1 sejak 6 September-3 Oktober 2022.


Harapan Anies Baswedan Menjelang Lengser, Seluruh Program Kerjanya Tetap Berlanjut

27 hari lalu

Harapan Anies Baswedan Menjelang Lengser, Seluruh Program Kerjanya Tetap Berlanjut

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap seluruh program kerja sama yang telah dibangunnya dapat terus berlanjut di masa kepemimpinan berikutnya. Mengingat, masa jabatan Anies sebagai Gubernur DKI akan berakhir pada Oktober 2022.


Bukan Pengaturan Jam Kerja, Apindo: Sediakan Transportasi Umum Berkualitas

35 hari lalu

Bukan Pengaturan Jam Kerja, Apindo: Sediakan Transportasi Umum Berkualitas

Apindo meminta Pemprov DKI menyediakan transportasi umum yang berkualitas ketimbang wacana pengaturan jam kerja untuk atasi macet


Contoh Perbandingan Tarif Integrasi dan Tarif Normal di 3 Transportasi Umum di Jakarta

47 hari lalu

Contoh Perbandingan Tarif Integrasi dan Tarif Normal di 3 Transportasi Umum di Jakarta

Penumpang angkutan umum di Jakarta perlu memahami sejumlah ketentuan bila akan memanfaatkan tarif integrasi yang telah resmi berlaku.


PSI Minta Proses Pengurangan Polusi Udara Diakomodir Rapergub RDTR

55 hari lalu

PSI Minta Proses Pengurangan Polusi Udara Diakomodir Rapergub RDTR

Jika Rapergub RDTR tidak memperhatikan solusi tata ruang, keinginan untuk menekan angka polusi udara dari kendaraan bermotor pribadi akan sia-sia.