“Padahal Tol Trans-Jawa dan Tol Sumatera akan mendorong mobilisasi yang cukup tinggi. Seharusnya kebijakan yang sama diterapkan untuk penumpang kendaraan pribadi,” kata Tulus.
Seperti diketahui sejumlah pemerintah daerah telah mewajibkan pendatang menunjukkan hasil tes rapid Antigen dan swab PCR selama masa libur Natal dan tahun baru, seperti Bali.
Sejalan dengan itu, pemerintah pusat melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 juga berwacana mengubah surat edaran yang mengatur mobilisasi masyarakat selama pandemi dalam satu hingga dua hari mendatang. Perubahan ini akan diikuti penyesuaian teknis oleh Kementerian Perhubungan.
Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani sebelumnya menyesalkan kebijakan pemerintah tersebut. Kebijakan ini ditengarai merugikan sektor perhotelan hingga penerbangan.
“Sebetulnya, jika bicara untuk testing itu kan ada beberapa metodenya. Ada rapid test, swab antigen, dan PCR. Nah, harusnya pilihan itu diberikan kepada masyarakat yang tidak membebani. PCR kita sama-sama tahu paling murah Rp 900 ribu dan hasilnya paling lama 3 hari,” katanya.
Hariyadi menjelaskan banyak wisatawan yang sudah merencanakan untuk pergi ke Bali. Tetapi, tidak sedikit yang meminta pengembalian tiket atau refund akibat imbauan tersebut.
PHRI mencatat, sampai Selasa, 15 Desember, terdapat refund sebanyak 133.000 paks. Refund ini meningkat 10 kali lipat dibandingkan permintaan refund pada situasi normal. Walhasil, Haryadi mengatakan kerugian karena refund tiket bisa mencapai Rp 317 miliar.
Baca: 5 Syarat bagi Penumpang Pesawat Selama Libur Akhir Tahun 2020