3 Nama Masuk Bursa Calon Menteri Kelautan dan Perikanan, Ada Susi Pudjiastuti?

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Susi Pudjiastuti, Eko Djalmo Asmadi, dan Wahyu Sakti Trenggono. Foto/antara/twitter/wikipedia

    Susi Pudjiastuti, Eko Djalmo Asmadi, dan Wahyu Sakti Trenggono. Foto/antara/twitter/wikipedia

    TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak tiga nama menjadi kandidat kuat dan masuk dalam bursa calon Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo yang mengundurkan diri karena terseret kasus korupsi ekspor benih lobster. Salah satu nama yang masuk bursa calon menteri itu adalah Susi Pudjiastuti.

    Susi sebelumnya menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada periode tahun 2014-2019, sebelum Edhy Prabowo. Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi periode kedua, pemilik PT ASI Pudjiastuti Aviation (Susi Air) tak lagi ditunjuk menjadi menteri.

    Usai tak menjabat menteri, Susi kerap mengkritik kebijakan terkait kelautan dan perikanan di antaranya lewat cuitannya di media sosial Twitter. Ia termasuk yang menentang keras akan kebijakan ekspor benih lobster, penggunaan kapal cantrang dan pencurian ikan. 

    Nama kedua yang masuk dalam bursa calon menteri kelautan dan perikanan adalah Laksamana Madya TNI (Purn) Eko Djalmo Asmadi. Ia tak lain adalah eks Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Ia dilantik oleh Susi saat menjadi menteri, pada Jumat, 20 Januari 2017.

    Kala itu, saat pelantikan, Susi berharap bergabungnya Eko akan membawa semangat juang, kedisiplinan, dan ketertiban di tubuh KKP. "Banyak yang telah kami lakukan, tapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan," kata Susi saat ditemui di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat,

    Sebelum masuk ke KKP, Eko menduduki sejumlah jabatan. Mulai dari Kepala Dinas Pengamanan Angkatan Laut (Kadispamal) saat mesih berpangkat Kolonel Laut, hingga jabatan Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan, Dewan Ketahanan Nasional (Wanhannas).


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.