Inflasi Rendah dan Rupiah Terjaga, BI Pertahankan Suku Bunga Acuan 3,75 Persen

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wartawan tengah melihat secara daring pemaparan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di Jakarta, Rabu, 29 April 2020. Bank Indonesia (BI) mengumumkan bid yang masuk untuk Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp 44,4 triliun. Tempo/Tony Hartawan

    Wartawan tengah melihat secara daring pemaparan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di Jakarta, Rabu, 29 April 2020. Bank Indonesia (BI) mengumumkan bid yang masuk untuk Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp 44,4 triliun. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia atau BI mempertahankan tingkat suku bunga acuan tetap 3,75 persen berdasarkan keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) 16-17 Desember 2020. 

    Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, keputusan tersebut konsisten dengan perkiraan inflasi tetap rendah dan stabilitas eksternal. "Termasuk nilai tukar rupiah terjaga,” ujarnya dalam jumpa pers virtual usai RDG BI edisi Desember 2020 di Jakarta, Kamis, 17 Desember 2020.

    Bank sentral juga tetap mempertahankan suku bunga deposit facility tetap 3 persen dan suku bunga lending facility tetap 4,5 persen.

    Perry menyatakan, Bank Indonesia tetap berkomitmen dalam penyediaan likuiditas termasuk dukungan kepada pemerintah dalam upaya bersama mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). “BI memperkuat sinergi kebijakan dan mendukung berbagai kebijakan lanjutan untuk membangun optimisme pemulihan ekonomi nasional."

    Sebelumnya, pada RDG November 2020, BI menurunkan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRRR) menjadi 3,75 persen. Artinya, total sejak 19 Desember 2019 hingga 17 Desember 2020, BI telah menurunkan suku bunga acuan 125 basis poin.

    ANTARA

    Baca: Gubernur BI: Kuartal III Jadi Titik Balik, Perbaikan Ekonomi Mulai Terlihat


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.