“Kebijakan burden sharing dengan Bank Indonesia bisa dipertimbangkan untuk dilanjutkan kembali,” katanya. Adapun hitungan kebutuhan anggaran vaksinasi yang harus disiapkan pemerintah tahun depan ditaksir mencapai Rp 180 triliun, dari total belanja APBN 2021 yang sejumlah Rp 2.700 triliun.
Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih menuturkan sudah sepatutnya sejak awal pemerintah menanggung anggaran vaksinasi Covid-19 untuk seluruh masyarakat.
“Ini adalah bencana non alam, kalau semua terkena risiko dari bencana itu, maka negara harus menanggulanginya. Jadi tidak ada wilayah komersil dalam hal ini,” ucapnya. Dengan demikian, pelayanan publik menyangkut vaksinasi ke depan akan menjadi misi serta tanggung jawab negara secara penuh.
Baca: Jokowi Gratiskan Vaksin Covid-19, Bagaimana Hitung Ulang Anggaran oleh Kemenkeu?