Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, Tauhid Ahmad, menilai dampak bantuan ini terhadap konsumsi masih belum terlalu signifikan. "Bantuan per kepala keluarga masih relatif lebih kecil daripada kebutuhan konsumsi masyarakat saat penghasilan mereka menurun di era pandemi," katanya.
Pemerintah dinilai perlu memperpanjang program ini lantaran pemulihan ekonomi diperkirakan masih berlangsung hingga 2022 nanti. Dengan catatan, program dievaluasi terlebih dahulu.
Selain mengenai besaran bantuan, pemerintah juga perlu memastikan perbaruan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang kini menjadi acuan pemberian BLT dana desa. Pemerintah sendiri masih membahas kemungkinan perpanjangan program tersebut di 2021.
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Dody Usodo, menyatakan pemerintah telah berkomitmen melakukan pemutakhiran DTKS.
"Kementerian Desa dan Kementerian Sosial telah diminta segera melakukan tukar menukar data yang compatible agar pemutakhiran DTKS dapat segera terealisasikan," katanya.
Baca: Alasan Sri Mulyani Yakin Anggaran Bansos Terserap 100 di Akhir Tahun
VINDRY FLORENTIN
