Demo di MK, Serikat Buruh Sampaikan Dua Tuntutan Soal UU Cipta Kerja

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Puluhan buruh berasal dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) saat melakukan demo sebelum mendaftarkan uji materi terhadap UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK) di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin, 16 November 2020. TEMPO/Subekti.

    Puluhan buruh berasal dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) saat melakukan demo sebelum mendaftarkan uji materi terhadap UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK) di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin, 16 November 2020. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Serikat buruh menyampaikan dua tuntutan saat berunjuk rasa di Mahkamah Konstitusi, Rabu, 16 Desember 2020. Pertama, buruh meminta hakim MK membatalkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja.

    “Demo dilakukan serentak di 24 provinsi. Kami lakukan (demo) dengan menerapkan fisical distancing, bertepatan dengan sidang lanjutan judicial review terkait dengan omnibus law UU Cipta Kerja,” ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Saiq Iqbal dalam keterangan terulis.

    Saiq mengatakan KSPI telah mengajukan tuntutan uji material UU Cipta Kerja. Uji material itu sudah memasuki persidangan ketiga.

    “Untuk uji materiil, materi gugatan mencakup 12 isu yang meliputi Upah minimum, pesangon, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWTT), pekerja alih daya (outsoucing), waktu kerja, cuti, PHK, penghapusan sanksi pidana, TKA, jaminan sosial, dan pelaksana penempatan tenaga kerja,” ujar Said

    Selain itu, KSPI mendaftarkan uji formal secara resmi pada 15 Desember 2020. KSPI mendesak pembatalan UU Cipta Kerja secara keseluruhan karena dalam proses penyusunannya, Said menuding terdapat banyak kejanggalan.

    KSPI, kata Said, mendorong hakim MK serius dalam memeriksa perkara dan memutuskannya dengan adil.

    Tuntutan kedua, KSPI mendesak pemerintah menaikkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) 2021. “Kami meminta aturan jangan seenaknya mempermainkan hak-hak buruh,” ucapnya.

    Baca: Menaker Sebut 82,58 Persen Perusahaan Tak Mampu Bayar Upah Minimum


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Setahun Pandemi Covid-19, Kelakar Luhut Binsar Pandjaitan hingga Mahfud Md

    Berikut rangkuman sejumlah pernyataan para pejabat perihal Covid-19. Publik menafsirkan deretan ucapan itu sebagai ungkapan yang menganggap enteng.