Sri Mulyani Ungkap Syarat Pertumbuhan Ekonomi RI 5 Persen pada 2021

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Lembaga independen, YouGov yang berlokasi di Inggris itu menempatkan nama Menteri Keuangan Sri Mulyani di posisi ketiga dengan perolehan skor 9,56 persen. Instagram

    Lembaga independen, YouGov yang berlokasi di Inggris itu menempatkan nama Menteri Keuangan Sri Mulyani di posisi ketiga dengan perolehan skor 9,56 persen. Instagram

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan syarat utama pertumbuhan ekonomi 5 persen pada 2021 adalah penanganan dan pencegahan Covid-19, serta program vaksinasi yang akan dilakukan tahun depan.

    "Ini sangat tergantung pada cara kita semua menangani, mencegah Covid-19 melalui disiplin kesehatan dan program vaksinasi tahun depan," katanya saat memberikan kata sambutan dalam acara Bisnis Indonesia Award 2020 bertajuk Resilience in Pandemic, Senin, 14 Desember 2020.

    Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2021 akan mencapai pada sasaran target 4,5 hingga 5 persen.

    Sri Mulyani menjelaskan fokus pemerintah untuk tahun depan adalah tetap melakukan penanaganan Covid-19 dan mempercepat pemulihan ekonomi. Untuk itu, instrumen keuangan negara, yaitu APBN tahun anggaran 2021 masih memiliki peran yang penting untuk mengakselerasi ekonomi.

    Dia menyampaikan, komposisi APBN 2021 mengalami sedikit pergeseran, salah satunya pada sektor kesehatan dikarenakan kebutuhan anggaran untuk vaksinasi dibutuhkan biaya yang lebih besar.

    "Di kesehatan lebih dari Rp167 triliun disediakan, belum termasuk untuk vaksinasi. Dibutuhkan anggaran yang cukup signifikan karena jumlah coverage vaksinasi harus cukup besar sehingga menimbulkan imunitas yang memadai," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.