Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya menargetkan vaksinasi mandiri dapat diberikan kepada 75 juta penduduk pada 2021. "Vaksin bantuan pemerintah nanti jumlahnya ditetapkan Kementerian Kesehatan, tapi vaksinasi mandiri kami targetkan 75 juta," ujar Erick, 12 Desember lalu.
Erick mengatakan target vaksinasi bantuan pemerintah bisa sama atau lebih besar dari target vaksinasi mandiri. Vaksinasi bantuan pemerintah antara lain ditujukan bagi tenaga kesehatan, anggota TNI dan Polri, serta Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan.
Rencana vaksin mandiri memperoleh sejumlah penolakan. Baru-baru ini bahkan muncul petisi yang meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggagalkan rencana vaksin mandiri. Petisi itu diunggah melalui situs Change.org. Warga mendorong pemerintah menggratiskan pemberian vaksin bagi seluruh rakyat.
“Program vaksin mandiri adalah komersialisasi yang dapat menggagalkan vaksinasi Covid-19 karena tidak ada jaminannya setiap warga Indonesia mau dan mampu membayar biaya vaksin,” tulis penggagas petisi dalam keterangannya.
Petisi berjudul “Gratiskan Vaksin Covid-19 Untuk Semua Rakyat Indonesia!” diinisiasi warga bernama Sulfikar Amir. Hingga Ahad, 13 Desember 2020 pukul 10.10 WIB, petisi tersebut telah ditandatangani oleh 2.290 orang. Jumlah orang yang berpartisipasi meneken petisi terus bertambah setiap menit menurut pengamatan Tempo.
Sulfikar berpandangan, vaksin harus diberikan secara cuma-cuma lantaran dari sisi anggaran, pemerintah hanya perlu menyediakan dana 1/10 dari total pagu penanganan Covid-19. “Dengan vaksin gratis, pandemi ini dapat selesai dalam waktu kurang dari setahun,” tutur dia.
Baca: Luhut: Presiden Tak Mau Disuntik Vaksin Duluan, Ingin Ramai-ramai dengan Rakyat
CATATAN REVISI: Artikel ini sudah diedit pada Ahad, 13 Desember 2020, pukul 14.36 WIB karena ada tambahan informasi yang disampaikan narasumber. Judul berita awal "Kementerian BUMN Minta Pengusaha Gotong Royong Tanggung Vaksinasi Mandiri" diganti menjadi "Kementerian BUMN Minta Pengusaha Gotong Royong untuk Vaksinasi Mandiri".