Anggarkan Rp 398 M, Kemenhub Bangun Pelabuhan Laut Sanur di Bali

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 25 November 2020. memprediksi jumlah penumpang angkutan umum pada libur panjang akhir tahun dalam rangka Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 turun sekitar 52 persen dibandingkan pada tahun lalu. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 25 November 2020. memprediksi jumlah penumpang angkutan umum pada libur panjang akhir tahun dalam rangka Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 turun sekitar 52 persen dibandingkan pada tahun lalu. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi memulai pembangunan Pelabuhan Laut Sanur, Bali untuk menghubungkan kawasan Segitiga Emas yaitu Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan dengan nilai investasi hingga Rp398 miliar. 

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Gubernur Bali Wayan Koster melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) sebagai tanda dimulainya pembangunan.

    "Hari ini kita menjalankan amanah Bapak Presiden Jokowi untuk memastikan bahwa Bali adalah tujuan wisata utama. Kehadiran Pelabuhan Sanur akan menciptakan konektivitas yang baik antara wilayah di Bali [Sanur-Nusa Penida-Nusa Ceningan] yang bisa menjadi tambahan tujuan wisata, sehingga para turis bisa berlibur lebih lama di Bali,” kata Budi dalam siaran pers, Sabtu 12 Desember 2020.

    Dia menuturkan pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut Sanur dilakukan dalam periode Tahun Anggaran 2020-2022 yang bersumber dari APBN dengan pagu anggaran sebesar Rp398 miliar. Pelabuhan ini hampir Rp400 miliar, sedangkan yang di Nusa Penida dan Nusa Ceningan keduanya hampir Rp200 miliar.

    Budi menilai jumlah investasi tersebut tidak sedikit, sehingga pembangunan yang dilakukan harus bisa menghasilkan outcome yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.