"Insya allah kalau target 75 juta, bulan delapan atau bulan sembilan, kalau kita mulai Januari, sudah bisa terlaksana. Ini targetnya," kata Erick.
Pemerintah, tutur dia, telah menyiapkan sistem satu data untuk menjaga dan memastikan distribusi vaksin Covid-19 tidak bocor ke pasar gelap alias black market.
"Jangan sampai ada gray area atau black market, sehingga harga vaksin yang harusnya ratusan ribu (rupiah), jadi dijual 2.000 dolar, ini kami jaga dan pastikan," ujar Erick.
Melalui program satu data, pemerintah akan mengombinasikan data dari berbagai entitas, misalnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dan data lainnya.
Nantinya, kata Erick, vaksin yang dikirim masing-masing akan dilengkapi dengan QR Code. Selain itu, pengiriman tersebut pun dilakukan dengan data penerima yang jelas. "Jadi seperti (surat suara) pemilu," tuturnya.