"Jangan ada kata-kata kita tak libatkan swasta. Tapi pada pengontrolan vaksin yang datang dan produksi, pemerintah harus jaga di tahap awal," ujar dia.
Saat ini, pemerintah telah mengantongi 1,2 juta vaksin jadi buatan Sinovac. Kendati demikian, ia mengatakan vaksinasi baru bisa dilakukan setelah adanya izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia.
"Jangan sampai seakan-akan kita kirim vaksin tidak ada koordinasi dengan BPOM dan MUI. Tidak. Sinovac sudah uji coba di bandung dan MUI terlibat. BPOM terlibat. BPOM sudah dapat bahan uji klinis 1 dan 2 sehingga vaksinnya dikirim," ujar Erick.
Selain dari hasil uji klinis di Bandung, Erick mengatakan BPOM juga akan melihat hasil uji klinis vaksin Sinovac di Brasil dan negara lainnya. Untuk tahap awal, vaksin akan diprioritaskan untuk tenaga kesehatan, TNI, Polri, dan pegawai pemerintahan. Pemerintah menargetkan 67 persen masyarakat Indonesia tervaksinasi agar tercapai herd immunity.
BACA: Erick Thohir: Jangan Terjebak, Vaksin Cina dan Vaksin Amerika Sama Baiknya
CAESAR AKBAR