Menteri Sofyan Djalil: Mafia Tanah Pura-pura Jadi Pembeli dan Pinjam Sertifikat

Reporter:
Editor:

Anton Aprianto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah barang bukti ditampilkan dalam rilis kasus sindikat mafia tanah di Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Sejumlah barang bukti ditampilkan dalam rilis kasus sindikat mafia tanah di Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengungkapkan sejumlah modus mafia tanah di Indonesia. Menurut Sofyan Djalil, mafia tanah merupakan penjahat yang ingin menguasai tanah rakyat dengan cara-cara yang tidak benar.

    Sofyan Djalil mencontohkan aksi mafia tanah yang berpura-pura ingin membeli tanah, dia bayar uang muka, lalu dia meminjam sertifikat untuk cek di Badan Pertanahan Nasional. Menurut Sofyan, jika ada yang seperti, jangan kasih sertifikat. Karena itu ada jaringan mafia yang kemudian menggantikan sertifikat asli dengan sertifikat palsu, kemudian pemilik tanah tidak tahu kalau itu sertifikatnya diganti."Kemudian sertifikat asli dijual ke orang lain. Itu contoh-contoh praktik mafia tanah," kata Sofyan dalam Ngobrol Bareng @Tempo, Jumat, 11 Desember 2020.

    Menurut Sofyan, di Teluk Naga, Tangerang, tanah warga keluar Nomor Identifikasi Bidang Tanah atau NIB tanpa diketahui masyarakat. "Ini di belakangnya mafia tanah. Itu juga terjadi di mana-mana," ujar Sofyan.

    Ada juga mafia tanah yang beraksi dengan berpura-pura saling menggugat tanah yang bukan milik mereka. Salah satu yang digugat atau tergugat menang di Mahkamah Agung. "Lalu yang mereka eksekusi tanah kamu, kamu tidak tahu apa-apa tanah milikmu dirampas orang," kata dia.

    Selain itu, ada mafia tanah yang memanipulasi bilang sertifikat tanahnya hilang dan membuat sertifikat baru, padahal sertifikat sudah digadaikan di suatu tempat.

    "Macam-macam praktik buruk kejahatan. Sekarang kita keras sekali, kita tangkap banyak, kita penjarakan banyak," kata dia.

    Sofyan mengatakan saat ini terus memperbaiki sistem yang ada di kementerian, melanjutkan sertifikasi tanah, perbaiki pelayanan, dan memerangi mafia tanah. Sehingga tujuan akhirnya adalah ada kepastian hukum dalam kepemilikan tanah. Karena, jika tidak ada kepastian hukum dalam kepemilikan tanah, maka risiko investasi di Indonesia jadi sangat tinggi.

    Menteri Sofyan Djalil berjanji saat ini pemerintah terus memerangi mafia tanah. "Mafia tanah di Indonesia luar biasa," kata Dia

    HENDARTYO HANGGI

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    4 Fakta Kasus Suap Pajak, KPK Bidik Pejabat Dirjen Pajak dan Konsultan

    KPK menetapkan pejabat Direktorat Jenderal atau Dirjen Pajak Kementerian Keuangan sebagai tersangka dalam kasus suap pajak. Konsultan juga dibidik.