TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan layanan publik masih dibayangi oleh persepsi pengguna terhadap praktik korupsi. Berdasarkan survei internasional tentang Corruption Perceptions Index atau Indeks Persepsi Korupsi, 30 persen masyarakat pengguna layanan beranggapan masih terjadi sogok-menyogok di lapangan.
“Kalau 30 persen masyarakat menganggap masih harus membayar sogokan, itu adalah indikator yang perlu dilihat lagi. Ini perlu strategi memperbaiki birokrasi karena tidak hanya di pusat, tapi juga daerah,” ujar Sri Mulyani saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Anti-korupsi yang ditayangkan secara virtual di YouTube Kementerian Keuangan, Kamis, 10 Desember 2020.
Di saat yang sama, 36 persen responden pun menganggap mereka bisa mengakses layanan publik apabila memiliki koneksi pribadi. Sri Mulyani menerangkan, berdasarkan ulasan masyarakat di pelbagai media sosial, ketidakpuasan terhadap layanan publik umumnya ditujukan kepada dinas-dinas daerah.
Mantan Direktur Bank Dunia tersebut menyayangkan kondisi ini. Sebab, survei itu tidak menggambarkan bahwa pemerintah, khususnya pemerintah di level daerah, dapat melayani rakyat apa pun latar belakangnya.
