Kendalikan Impor, Kemenperin Wacanakan Kenaikan Tarif Bea Masuk APD

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas KPPS yang memakai alat pelindung diri (APD) disemprot cairan disinfektan usai menghampiri warga yang menjadi pasien OTG  saat Pilkada, di Pondok Kacang, Tangerang Selatan, Banten, Rabu, 9 Desember 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Petugas KPPS yang memakai alat pelindung diri (APD) disemprot cairan disinfektan usai menghampiri warga yang menjadi pasien OTG saat Pilkada, di Pondok Kacang, Tangerang Selatan, Banten, Rabu, 9 Desember 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah telah memberlakukan bea masuk untuk importasi masker bedah, pakaian pelindung medis, sarung tangan hingga pakaian bedah. Bea masuk ini diberlakukan seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 149/PMK.04/2020 tentang pemberian fasilitas impor barang penanganan pandemi Covid-19. a

    Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Elis Masitoh mengatakan kebijakan itu merupakan salah satu upaya mengurangi pasokan impor.

    "Mengingat terjadinya oversupply didalam negeri maka pos tariff yang diberikan kemudahan impor hanya untuk masker N95. Untuk APD dan masker medis sudah tidak diberikan pembebasan bea masuk sejak Oktober," ujar Elis kepada Tempo, Rabu 9 Desember 2020.

    Elis berujar kondisi pasar masker bedah dalam negeri terganggu akibat peningkatan impor dengan harga yang sangat murah, bahkan bisa di bawah Rp 20 ribu per kotak atau 50 lembar. Sementara itu, harga produk dalam negeri sekitar Rp 40-50 ribu per kotak.

    Tingginya impor dengan harga yang jauh lebih murah menyebabkan penurunan tingkat utilisasi produksi rata-rata menjadi 20-30 persen dari kapasitas yang ada.

    Bahkan, kata Elis, sebagian besar industri mempunyai stok masker yang sulit untuk dijual ke pasar dalam negeri. Menurut Elis, perlu adanya pengendalian impor masker bedah melalui hambatan tarif atau non tarif melalui pengaturan tata niaga impor.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jangan Unggah Sertifikat Vaksinasi Covid-19 ke Media Sosial

    Menkominfo Johnny G. Plate menjelaskan sejumlah bahaya bila penerima vaksin Sinovac mengunggah atau membagikan foto sertifikat vaksinasi Covid-19.