Rencana Merger Gojek dan Grab, YLKI: Berpotensi Timbulkan Monopoli

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengemudi ojek online mengangkut penumpang sebelumnya berlakunya PSBB di kawasan Pondok Indah, Jakarta, Kamis, 9 April 2020.  TEMPO/Nurdiansah

    Pengemudi ojek online mengangkut penumpang sebelumnya berlakunya PSBB di kawasan Pondok Indah, Jakarta, Kamis, 9 April 2020. TEMPO/Nurdiansah

    Dua perusahaan rintisan yang populer di Asia Tenggara ini tengah aktif terlibat dalam pertemuan via Zoom setelah berbulan-bulan berdiskusi dan membuat kesepakatan terkait dengan merger usaha. 

    Sumber terkait yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena pembicaraan itu bersifat pribadi mengungkapkan poin utama yang mencuat, yaitu apakah kedua perusahaan menggabungkan semua operasi atau apakah Grab mengakuisisi bisnis Gojek hanya di Indonesia.

    Terkait rencana merger ini, kalangan pengemudi ojek online bersiap menggelar demo besar-besaran di sejumlah titik. Sasaran aksinya yakni sejumlah lembaga pemerintah mulai dari Istana Merdeka, DPR RI, Kemenko Maritim Investasi, KPPU, dan BKPM.

    Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia Igun Wicaksono, menyatakan, unjuk rasa bakal dilakukan sebagai bentuk penolakan rencana merger dua perusahaan itu. Rencana merger itu ditolak karena dinilai hanya akan merugikan par apengemudi ojol. 

    Kendati keputusan merger adalah urusan bisnis ke bisnis (BtoB) antar investor keduanya, namun Igun menilai pemerintah merupakan regulator yang memiliki kuasa menolak atau menerima merger kedua perusahaan di Indonesia. "Pemerintah adalah regulator, jadi tetap pemerintah punya kuasa menolak atau menerima terjadinya merger. Untuk menjaga iklim ekonomi Indonesia tetap kondusif," ujar Igun.

    BISNIS

    Baca: Tolak Merger Gojek dan Grab, Sopir Ojek Online Ancam Gelar Demo Besar-besaran


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aman Ibadah Sholat Ramadan Saat Covid-19

    Pemerintah DKI Jakarta telah mengizinkan masjid ataupun mushola menggelar ibadah sholat dalam pandemi.