Dua perusahaan rintisan yang populer di Asia Tenggara ini tengah aktif terlibat dalam pertemuan via Zoom setelah berbulan-bulan berdiskusi dan membuat kesepakatan terkait dengan merger usaha.
Sumber terkait yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena pembicaraan itu bersifat pribadi mengungkapkan poin utama yang mencuat, yaitu apakah kedua perusahaan menggabungkan semua operasi atau apakah Grab mengakuisisi bisnis Gojek hanya di Indonesia.
Terkait rencana merger ini, kalangan pengemudi ojek online bersiap menggelar demo besar-besaran di sejumlah titik. Sasaran aksinya yakni sejumlah lembaga pemerintah mulai dari Istana Merdeka, DPR RI, Kemenko Maritim Investasi, KPPU, dan BKPM.
Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia Igun Wicaksono, menyatakan, unjuk rasa bakal dilakukan sebagai bentuk penolakan rencana merger dua perusahaan itu. Rencana merger itu ditolak karena dinilai hanya akan merugikan par apengemudi ojol.
Kendati keputusan merger adalah urusan bisnis ke bisnis (BtoB) antar investor keduanya, namun Igun menilai pemerintah merupakan regulator yang memiliki kuasa menolak atau menerima merger kedua perusahaan di Indonesia. "Pemerintah adalah regulator, jadi tetap pemerintah punya kuasa menolak atau menerima terjadinya merger. Untuk menjaga iklim ekonomi Indonesia tetap kondusif," ujar Igun.
BISNIS
Baca: Tolak Merger Gojek dan Grab, Sopir Ojek Online Ancam Gelar Demo Besar-besaran
