TEMPO.CO, Jakarta -Berita trending ekonomi dan bisnis sepanjang Senin, 7 Desember 2020, dimulai dari Susi Pudjiastuti meminta Presiden Jokowi memulangkan kapal cantrang dari Pantura di perairan Natuna hingga para pegemudi ojek online menolak keras rencana investor yang akan menyatukan perusahaan Gojek dan Grab.
Adapula berita tentang entitas usaha PT Lippo Cikarang Tbk. yang menggarap proyek properti Meikarta menunda membayar utang Rp 306,6 miliar dan soal Susi Pudjiastuti menyentil podcast Deddy Corbuzier.
Berikut empat berita trending bisnis sepanjang kemarin:
1. Susi Pudjiastuti Minta Jokowi Pulangkan Kapal Cantrang Pantura di Natuna
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi memulangkan kapal cantrang dari Pantura di perairan Natuna. Kapal-kapal tersebut ditengarai merusak mata pencaharian masyarakat setempat.
"Pak Presiden @jokowi saya mohon lindungilah livelyhood/mata pencaharian mereka. Stop izin kapal2 cantrang Pantura ke Natuna," kata Susi melalui akun Twitter resminya, @susipudjiastuti, Senin, 7 Desember 2020.
Menurut Susi, Jokowi hanya perlu menelepon pejabat terkait untuk menghentikan operasi kapal tersebut. Bos maskapai Susi Air itu pun mengimbuhkan, Presiden mesti menjaga perairan Natuna agar tak sampai rusak.
"Biarlah yang rusak wilayah laut Jawa sd (sampai dengan) Sumatera bagian selatan timur yang memang sudah lama tidak bisa dihentikan dan diatur," ucap Susi.
Sebelumnya dikabarkan sejumlah nelayan Natuna mengeluhkan adanya kapal cantrang dari Pantura di perairan mereka. Nelayan menyoal kapal-kapal penangkap ikan itu bisa merusak terumbu karang.
KKP sebelumnya telah mengizinkan kapal dengan alat tangkap cantrang melaut di perairan Natuna Utara. Keputusan tersebut diambil setelah isu perairan Natuna memanas lantaran diterobos kapal-kapal asing.
Pada Februari 2020, KKP merestui 30 kapal cantrang yang mengantongi Surat Keputusan Melaut di Jawa Tengah masuk ke ZEE Natuna Utara. Ia mengatakan, sebelum ditentukan jumlah tersebut, ada sekitar 400 kapal dari Jawa Tengah yang mengajukan diri ke Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM.
Baca berita selengkapnya di sini.
